KETIK, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjajaki kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Kerja sama tersebut nantinya untuk mengatasi keterbatasan akses informasi. Dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, keterbatasan itu merupakan menjadi salah satu satu faktor yang membuat masyarakat di wilayah perdesaan rentan menjadi korban penipuan.
“Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa,” ujar Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, saat kunjungan ke Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu 11 November 2026.
Salah satu kerja sama tersebut akan fokus terhadap edukasi dan literasi haji dan umrah hingga ke pelosok desa.
Pertemuan tersebut salah satunya membahas persiapan nota kesepahaman (MoU) terkait penguatan literasi haji dan umrah.
Selanjutnya, politisi Gerindra tersebut mengatakan, masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait perjalanan haji dan umrah. Catatan pengaduan yang dihimpun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan sekitar 400 pengaduan pada 2023 dan meningkat menjadi sekitar 500 pengaduan pada 2024.
Sampai September 2026, jumlah pengaduan tercatat mencapai 189 kasus, dengan modus yang antara lain berupa penipuan dan penggelapan dana perjalanan.
Besarnya dampak penipuan juga terlihat dari penanganan perkara sepanjang 2026. Hingga 6 Juli 2026, tercatat 64 perkara dengan 3.550 korban dan total kerugian mencapai Rp116,7 miliar.
Wamenhaj menyampaikan bahwa sebagian besar korban penipuan haji dan umrah berasal dari masyarakat desa. Tidak sedikit di antara mereka yang telah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun untuk dapat berangkat ke Tanah Suci.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi korban adalah informasi mengenai penyelenggaraan haji dan umrah yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang disebutnya sebagai “bandit-bandit agama” untuk menipu masyarakat.
Dengan permasalahan itu, sambung Dahnil, Kemenhaj mendorong keterlibatan Kemendes PDT dalam memperluas jangkauan edukasi melalui peran pendamping desa.
Berdasarkan data Kemendes PDT, terdapat 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi. Jaringan tersebut berpotensi menjadi saluran penyampaian informasi kepada masyarakat hingga ke wilayah perdesaan.
Wamenhaj menyampaikan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, telah menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya tersebut. Pelibatan pendamping desa diharapkan dapat membantu Kemenhaj meningkatkan literasi haji dan umrah, sehingga masyarakat lebih memahami prosedur resmi serta dapat mengenali tawaran keberangkatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui penjajakan kerja sama ini, Kemenhaj berharap edukasi mengenai penyelenggaraan haji dan umrah dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
“Dengan akses informasi yang semakin baik, masyarakat diharapkan semakin terlindungi dari praktik penipuan dan penyelenggaraan perjalanan ibadah yang tidak sesuai ketentuan,”pungkas aktivis Muhammadiyah ini. (*)
