Jumlah Korban Nyaris Seribu Jiwa, Pemerintah Didesak Segera Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera

KETIK, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional atas rangkaian tragedi kemanusiaan yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam dua pekan terakhir.

Desakan tersebut disampaikan Busyro dalam konferensi pers daring Posko Nasional untuk Sumatera yang digelar oleh Walhi bersama sejumlah elemen sipil lain. 

Dalam pernyataannya, Busyro memberikan tenggat waktu tegas kepada pemerintah. Ia meminta Presiden segera menetapkan status darurat kemanusiaan paling lambat dalam dua hari.

“Segera, dalam waktu dua hari paling lama, tetapkan status darurat kemanusiaan untuk tiga wilayah tersebut,” tegasnya, seperti dikutip dari Suara.com, jejaring media Ketik.com pada Sabtu, 13 Desember 2025. 

Desakan serupa juga ia tujukan kepada DPR RI. Busyro meminta para wakil rakyat tidak bersikap pasif dan mengabaikan penderitaan masyarakat yang terdampak bencana.

“Mereka adalah perwakilan rakyat, bukan perwakilan taipan dan kepentingan lainnya,” kata Busyro.

Busyro menilai bencana yang telah menewaskan 990 orang dan menyebabkan 222 orang hilang per Kamis, 11 Desember 2025 itu tidak bisa dipandang sebagai bencana alam semata. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan sekaligus kegagalan etika dan moral kebangsaan.

Menurut Busyro, banjir bandang dan longsor yang membawa gelondongan kayu serta menghancurkan permukiman warga merupakan dampak dari kriminalisasi lingkungan, radikalisasi kebijakan, hingga apa yang ia sebut sebagai terorisme politik negara.

Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merupakan akibat langsung dari kebijakan negara yang mengatasnamakan investasi. Busyro menyamakan kondisi tersebut dengan sejumlah kasus lain, seperti Rempang, Ternate, Morowali, hingga Pantai Indah Kapuk.

“Tragedi ini adalah hasil dari praktik hilirisasi radikalisme politik yang berujung pada terorisme politik. Korban nyatanya adalah rakyat,” paparnya.

Busyro juga menuding proyek-proyek pemerintah, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagai hulu persoalan yang memicu rangkaian bencana tersebut.

Dalam praktiknya, lanjut Busyro, proyek-proyek itu justru berubah menjadi “proyek sengsara nasional” yang memiliki payung politik melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, serta aturan lain yang berkaitan.

Ia turut menyoroti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menurutnya kerap digunakan aparat penegak hukum untuk menjerat aktivis demokrasi dan hak asasi manusia.

Busyro mengakhiri pernyataannya dengan nada empati kepada para korban. Ia menegaskan bahwa masyarakat di tiga wilayah terdampak tidak menghadapi musibah ini sendirian.

“Maaf. Sahabat-sahabat kami di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Anda tidak mungkin sendirian. Kami akan setia mendampingi dengan kemampuan yang kami miliki,” ujar Busyro.

Pemerintah sendiri dalam sejumlah kesempatan bersikukuh tidak akan menetapkan status bencana nasional untuk bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pemerintah juga bersikukuh menolak masuknya bantuan asing.

Alasan yang dikemukakan adalah karena pemerintah menilai pemerintah daerah dan pusat masih sanggup mengatasi penanganan bencana di tiga provinsi tersebut. 

Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Aceh yang kedua kalinya menekankan bahwa pemerintah pusat telah bergerak cepat untuk mendukung percepatan pemulihan di Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang. Kepada warga terdampak, Presiden Prabowo memastikan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat terus diupayakan oleh pemerintah.

“Insyaallah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya,” ujar Presiden di Posko Pengungsian di Jembatan Aceh Tamiang, Aceh, pada Jumat, 12 Desember 2025, seperti dikutip dari siaran pers Istana Kepresidenan. (*)