KETIK, SURABAYA – Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai berpotensi berjalan efektif selama didukung sistem kerja yang terukur dan budaya kerja mandiri. Jika tidak, maka akan terjadi sebaliknya.
Dosen Manajemen Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono, menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur teknologi menjadi faktor utama keberhasilan kebijakan tersebut.
Menurutnya, jaringan yang stabil akan menunjang pelaksanaan kerja jarak jauh sekaligus mendorong disiplin ASN dalam menyelesaikan tugas tanpa ketergantungan penuh pada arahan atasan.
“Ketika budaya kerja masih bergantung pada perintah atasan (Juknis) dan belum mandiri, maka WFH akan berpotensi mengurangi produktivitas kinerja karena aparatur sipil negara nantinya akan fokus ke pekerjaan domestics atau pekerjaan rumah,” jelasnya, Minggu, 12 April 2026.
Ia menilai, pemerintah perlu menerapkan sistem kerja berbasis output agar kinerja tetap terukur. Penggunaan instrumen seperti timesheet, laporan kerja berkala, hingga rapat daring secara rutin dinilai penting untuk menjaga produktivitas.
Selain itu, evaluasi berkala juga harus dilakukan dengan indikator yang jelas. Subarsono menyebut, keberhasilan WFH dapat diukur dari capaian target kerja, ketepatan waktu penyelesaian tugas, kualitas hasil pekerjaan, serta partisipasi ASN dalam aktivitas digital.
“Ada indikator yang menentukan suatu kebijakan itu efektif atau tidak. Indikator-indikator evaluasi kebijakan WFH yang bisa dilakukan pemerintah antara lain capaian target secara kuantitas, ketepatan waktu, kualitas hasil kerja, serta tingkat partisipasi dan kecepatan respons dalam kegiatan daring,” ujarnya.
Dalam aspek kepemimpinan, ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis kepercayaan atau trust-based leadership. Model kepemimpinan ini diyakini mampu mendorong ASN bekerja lebih mandiri dan bertanggung jawab.
“Kalau dalam kaitannya dengan leadership, khususnya gaya kepemimpinan yang dibutuhkan selama WFH adalah trust-based leadership atau kepemimpinan yang berbasis kepercayaan, bahwa ASN mau dan mampu melakukan bekerja secara mandiri,” katanya.
Dengan penerapan sistem yang tepat, kebijakan WFH dinilai tidak hanya menjaga produktivitas, tetapi juga berpotensi meningkatkan efisiensi kerja di lingkungan pemerintahan. (*)
