KETIK, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan mencari pengganti wakil presiden setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, China.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kosongnya jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming berhenti dari posisi tersebut.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.
“Dari sini saya berangkat ke Manila, ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden,” kata Prabowo.
Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut di bagian akhir sambutannya saat menjelaskan padatnya agenda yang harus dijalani dalam beberapa hari ke depan.
Ia menambahkan, dalam menentukan sosok pengganti wakil presiden, dirinya perlu mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Presiden tidak menyebutkan nama maupun kriteria calon wakil presiden yang sedang dipertimbangkan.
Prabowo juga menyinggung padatnya aktivitas pemerintahan. Menurutnya, dirinya bersama jajaran kabinet tetap bekerja tanpa mengenal hari libur.
“Bagi kami, tidak ada hari istirahat,” tuturnya.
Usai menghadiri kegiatan Muhammadiyah di Palu, Prabowo bersama rombongan terbatas bertolak menuju Manila, Filipina. Presiden tiba di Ninoy Aquino International Airport, Pasay, Manila, pada Sabtu, 14 November 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang berlangsung pada 15–17 November 2026.
Kedatangan Prabowo disambut Menteri Pendidikan Filipina Sonny Angara, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Manila Victorina Hesti Dewayani, serta Atase Pertahanan RI di Manila Kolonel Meldi.
Presiden juga menerima penyambutan berupa jajar pasukan kehormatan dan penampilan tarian tradisional Filipina.
Setelah agenda di Manila, Prabowo menyebut akan melanjutkan perjalanan ke Shenzhen, China, sebelum kembali ke Indonesia.
Terkait pengisian jabatan wakil presiden yang kosong, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden.
Pemilihan dilakukan dari dua calon yang diusulkan Presiden.(*)
