KETIK, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan klarifikasi bahwa Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial tidak mengatur maupun membatasi promosi gratis ongkir oleh e-commerce.
Regulasi ini fokus pada diskon biaya pengiriman oleh perusahaan kurir, dan itupun hanya jika di bawah biaya operasional mereka.
“Perlu kami luruskan, peraturan ini tidak menyentuh ranah promosi gratis ongkir oleh e-commerce. Yang kami atur adalah diskon biaya kirim yang diberikan langsung oleh kurir di aplikasi atau loket mereka, dan itu dibatasi maksimal tiga hari dalam sebulan,” jelas Edwin Hidayat Abdullah, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, mengutip siaran pers laman resmi Komdigi, Senin, 19 Mei 2025.
Menurut Edwin, batasan potongan harga berlaku untuk diskon di bawah biaya riil pengiriman, meliputi ongkos kurir, transportasi antarkota, penyortiran, dan layanan pendukung lain. Praktik diskon berkelanjutan seperti ini berpotensi menimbulkan dampak serius: upah kurir rendah, kerugian perusahaan kurir, dan penurunan kualitas layanan.
Baca Juga:
Era Agentic AI Dimulai, Pemerintah Genjot Pengembangan Talenta Digital“Kita ingin menciptakan ekosistem layanan pos yang sehat, berkelanjutan, dan adil. Kalau tarif terus ditekan tanpa kendali, maka kesejahteraan kurir yang jadi taruhannya. Ini yang ingin kita jaga bersama,” katanya.
Edwin menggarisbawahi bahwa e-commerce tetap bebas menawarkan gratis ongkir sebagai bagian dari taktik promosi penjualan mereka.
“Kalau e-commerce memberikan subsidi ongkir sebagai bagian dari promosi, itu hak mereka sepenuhnya. Kami tidak mengatur hal tersebut,” tambah Edwin.
Edwin menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pekerja kurir dan menjaga mutu layanan pengiriman, bukan untuk mengekang konsumen atau pelaku usaha digital. Kurir adalah pilar penting logistik di era digital, sehingga sudah sepantasnya mereka dihargai dan diberikan penghasilan yang manusiawi.
Baca Juga:
KA Bangunkarta Anjlok di Emplasemen Bumiayu, Ini Rekayasa Perjalanan di Daop 7 Madiun“Kami ingin pastikan para kurir bisa hidup layak dan perusahaan logistik tetap tumbuh. Ini bukan hanya soal tarif, tapi soal keadilan ekonomi,” jelasnya.
Menurut Edwin, penyusunan regulasi baru ini melibatkan diskusi bersama para pemain industri kurir, sejumlah asosiasi, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.
“Komdigi percaya bahwa keseimbangan antara efisiensi pasar dan perlindungan tenaga kerja adalah fondasi utama ekosistem digital yang sehat,” pungkasnya. (*)
