BGN Pusat Soroti 24 Ribu Dapur MBG, Minta Media Blitar Aktif Laporkan Pelanggaran SPPG

KETIK, BLITAR – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Dalam kegiatan tersebut, BGN menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran media, dalam mengawal pelaksanaan program MBG yang kini telah berjalan secara nasional.

Tenaga Ahli Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Abdullah Kamil, menyebut media memiliki posisi strategis dalam memastikan informasi yang sampai ke publik sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Media kami harapkan menyampaikan informasi yang utuh, lengkap, dan berkeadilan sesuai kondisi di lapangan,” ujar Abdullah Kamil, Jumat 27 Februari 2026

Ia mengakui, BGN memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk mengawasi ribuan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“BGN sendiri memiliki SDM yang terbatas dalam menangani dapur MBG atau SPPG yang sekarang jumlahnya telah lebih dari dua puluh empat ribu dapur ini yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia,” jelasnya.

Karena itu, menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas layanan program.

“Maka dari itu, pentingnya kolaborasi antara BGN, satgas yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah, peran aktif awak media, bahkan masyarakat untuk berperan aktif,” tegasnya.

Selain itu, kepala dapur atau penanggung jawab SPPG juga diminta lebih proaktif dalam melakukan pengawasan internal.

“Selain itu dari peran kepala dapur atau SPPG-nya juga sangat berperan penting dalam pengawasan tiap dapurnya,” imbuhnya.

BGN juga mengklaim terus melakukan evaluasi berkala, termasuk melalui rapat daring untuk membahas setiap laporan dan kendala di lapangan.

“Upaya aktif kita dalam menanggapi tiap laporan yang masuk melalui rapat-rapat online seperti zoom meeting dalam menghadapi tiap permasalahan,” katanya.

Abdullah bahkan meminta media tak segan melaporkan secara detail jika menemukan potensi pelanggaran di dapur SPPG.

“Tolong teman media juga sampaikan laporan kepada kami melalui pemberitaan detail jika ada potensi pelanggaran di SPPG, seperti menu keringan dengan sajian mentah, dan lain sebagainya,” tegasnya.

Sebagai bentuk pengawasan tambahan, BGN telah memasang kamera pengawas di setiap dapur.

“CCTV sudah terpasang di tiap sudut dapur dan langsung terekam masuk di pengawasan BGN, maka kami juga dapat memonitoring langsung kinerja tiap dapur di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pada prinsipnya BGN mendukung peran media dalam mengawal program MBG agar informasi yang beredar di masyarakat tetap akurat dan terhindar dari hoaks.

“Pada prinsipnya kita mendukung peran media untuk memberikan informasi ke masyarakat terkait program MBG ini, dalam rangka mendapat informasi dengan benar tanpa hoaks,” pungkasnya.

Sementara itu, Nurhadi memastikan standar layanan dapur program MBG ke depan akan diperketat. Ia menyebut, dapur SPPG yang mengalami insiden berulang tidak hanya mendapat evaluasi, tetapi juga terancam turun kelas hingga direkomendasikan tutup operasional.

Menurut Nurhadi, BGN tengah menyiapkan sistem klasifikasi dapur dalam tiga kategori, yakni grade A, B, dan C.

Grade A diberikan kepada dapur yang dinilai memenuhi standar tinggi dan pelayanan prima. Grade B diperuntukkan bagi dapur yang pernah mengalami satu insiden. Sedangkan grade C diberikan kepada dapur yang mengalami kasus serupa secara berulang.

“Kami juga sering turun langsung ke lapangan, kalau sampai dua atau tiga kali kejadian, rekomendasinya bisa penutupan,” tegas Nurhadi.

Dengan sistem klasifikasi tersebut, diharapkan kualitas pelayanan dapur MBG semakin terjaga dan mampu memberikan asupan gizi yang aman serta layak bagi para penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Blitar.(*)