KETIK, BANDUNG – Rekonsiliasi di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menunjukkan progres yang cukup signifikan. Kedua kubu yang berseteru akhirnya sepakat menggelar kongres yang dinamai ‘Kongres Persatuan’.
Hal itu sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Jakarta tanggal 16 Mei 2025, yang ditindaklanjuti dengan SK bersama pada tanggal 11 Juni 2025. Kongres Persatuan ini sendiri rencananya akan digelar Sabtu 30 Agustus 2025, di Discovery Ancol, Jakarta.
Menyikapi hal itu, PWI Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi dan diskusi dengan para ketua PWI kab/kota se-Jawa Barat, di Aula PWI Jawa Barat, Jalan Wartawan Kota Bandung, Selasa 24 Juni 2025.
Rapat ini juga secara khusus mengundang H.Untung Kurniadi, SH.MH dari Kantor Hukum HMU dan Rekan, untuk dimintai pendapatnya terkait kongres dan keorganisasian.
Mantan Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Pers (LKBPH) PWI Pusat ini dalam paparannya mengatakan, dengan adanya kesepakatan Jakarta dan SK bersama, maka kepengurusan PWI Jabar dan PWI Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang sempat dibekukan PWI Pusat pimpinan Hendry Ch Bangun, dinyatakan sah secara fungsional.
"Sehingga, peserta kongres nanti adalah para ketua definitif hasil konferensi dan bukan Plt yang ditunjuk. Sebab berdasarkan asas rekognisi, kepengurusan PWI Jabar yang sah sebelumnya tetap memiliki legitimasi karena tidak ada keputusan final pembubaran," tandas Untung Kurniadi.
Demikian pula, imbuh Untung, prinsip kontinuitas organisasi menegaskan bahwa organisasi bersifat berkesinambungan, meskipun ada perubahan kepengurusan.
Menurutnya, PWI Jabar yang dibekukan tetap sah secara de facto dan de jure demi menjamin inklusivitas, keterwakilan, dan legitimasi hasil Kongres.
“Kesepakatan Jakarta merupakan wujud rekonsiliasi dan dapat menjadi sumber hukum internal yang mengikat, berfungsi sebagai novasi politis yang mengesampingkan tindakan administratif sebelumnya, termasuk pembekuan PWI Jawa Barat,” jelasnya.
Mengacu pada Peraturan Dasar PWI Pasal 12 ayat (1), lanjut Untung, Kongres adalah pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi organisasi. Karenanya, partisipasi dalam Kongres tidak boleh dibatasi tindakan administratif masa lalu yang bertentangan dengan semangat rekonsiliasi.
"Pembatasan hak partisipasi kepengurusan PWI Provinsi Jawa Barat yang dibekukan akan menciptakan ketimpangan representasi. Prinsip keadilan organisasi menghendaki agar seluruh kepengurusan yang masih eksis secara de facto dan de jure diberikan hak partisipasi yang setara dalam Kongres Bersama PWI," tegas Untung.
Berdasarkan analisis hukumnya, Untung menyimpulkan bahwa kepengurusan PWI Jabar yang dibekukan tetap memiliki kedudukan hukum yang sah secara fungsional untuk Kongres Persatuan, karena tidak ada keputusan final pembubaran.
Kesepakatan Kongres Persatuan dianggap sebagai tindakan rekonsiliatif yang menormalkan kembali status seluruh unsur organisasi, termasuk PWI Jawa Barat yang dibekukan sepihak.
"Tidak terdapat halangan hukum bagi kepengurusan PWI JAbaruntuk berpartisipasi aktif dan diakui dalam forum Kongres Persatuan. Ketentuan ini juga serupa juga berlaku bagi kepengurusan PWI Kota/Kabupaten yang dibekukan sepihak atau mutatis mutandis sepanjang tidak memuat keputusan final,” tegasnya.
Selain itu, kata dia, dengan adanya kesepakatan Jakarta dan SK Bersama, maka Plt-Plt yang telah ditunjuk oleh Hendry Ch Bangun secara otomatis gugur dan tidak lagi memiliki legal standing,” kata Untung.
“Kesepakatan bersama itu juga tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak, kecuali yang membatalkan oleh kedua belah pihak,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PWI Jabar Hilman Hidayat menyatakan pihaknya mendukung upaya rekonsiliasi di tubuh PWI.
“ PWI Provinsi Jawa Barat mendukung Kongres Persatuan. Ini adalah upaya menyatukan kembali perahu yang sempat terbelah. Mudah-mudahan Kongres Persatuan nanti berjalan dengan aman, damai dan lancar,” kata Hilman.
Ia juga mengimbau semua pihak agar turut mensukseskan Kongres Persatuan. “Mari kita sukseskan kongres ini. Karena ini adalah jalan satu-satunya agar PWI kembali bersatu,” seru Hilman.
Ia juga mengajak semua anggota dan pengurus PWI di Jawa Barat untuk kembali bersatu di dalam perahu PWI Jabar sebagaimana sebelum terjadi dualisme.
“Dinamika itu adalah hal yang biasa. Mari kita lupakan masa lalu dan kita kembali bersatu,” tutup Hilman.(*)
Sumber: www.porprovjatim.com
