KETIK, JAKARTA – Pemerintah Israel menegaskan tidak akan membayar iuran atau memberikan kontribusi finansial kepada Board of Peace (BoP), badan internasional yang dibentuk untuk mengoordinasikan rekonstruksi Gaza pascakonflik. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh pejabat kabinet Israel dan telah dikomunikasikan kepada pemerintah Amerika Serikat.
Laporan media Israel Jewish News Syndicate (JNS) menyebutkan bahwa Wakil Menteri Keuangan Israel, Ze'ev Elkin menegaskan negaranya tidak akan ikut mendanai mekanisme internasional tersebut. Dalam wawancara dengan penyiar publik Israel Kan Reshet Bet, Elkin menyatakan bahwa Israel tidak melihat adanya kewajiban untuk membiayai rekonstruksi wilayah yang dikuasai Hamas. Sebab, dalam serangan ke Gaza, Israel tidak merasa bersalah telah menyebabkan kehancuran di wilayah yang dikuasai Hamas tersebut.
“Israel adalah pihak yang diserang, bukan pihak yang memulai perang,” demikian garis besar pernyataan yang dikutip media tersebut. Menurut Elkin, karena Israel menjadi korban serangan 7 Oktober 2023, maka tidak ada dasar logis bagi pemerintahnya untuk menanggung biaya rekonstruksi Gaza melalui forum internasional.
Board of Peace sendiri merupakan inisiatif yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghimpun dukungan multilateral dalam upaya rekonstruksi Gaza dan mendorong stabilisasi kawasan. Sejumlah negara disebut telah menyatakan komitmen kontribusi dana dalam jumlah besar untuk mendukung operasional dan program dewan tersebut.
Namun Israel mengambil posisi berbeda. Berdasarkan laporan JNS, pemerintah Israel telah memberi tahu Washington bahwa mereka tidak akan membayar iuran yang disebut-sebut mencapai sekitar US$1 miliar untuk setiap negara.
Media Israel juga melaporkan bahwa Amerika Serikat memahami posisi tersebut dan tetap membuka ruang bagi Israel untuk terlibat dalam forum tanpa kewajiban kontribusi finansial.
Keputusan ini memicu perdebatan di kalangan pengamat hubungan internasional. Sebagian menilai sikap Israel konsisten dengan narasi pemerintahnya bahwa tanggung jawab utama atas kehancuran Gaza berada pada Hamas. Namun di sisi lain, kritik muncul bahwa pengecualian kontribusi bisa memengaruhi persepsi terhadap legitimasi dan keadilan mekanisme multilateral tersebut.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi tambahan dari Gedung Putih terkait rincian teknis partisipasi Israel dalam Board of Peace. Sementara itu, dinamika diplomatik seputar rekonstruksi Gaza terus berkembang di tengah upaya internasional untuk menstabilkan situasi pascakonflik.
Dengan posisi Israel yang tegas menolak pendanaan, masa depan efektivitas Board of Peace akan sangat bergantung pada komitmen negara-negara donor lain serta perkembangan politik dan keamanan di lapangan.
Di Indonesia sendiri, banyak pihak yang mempertanyakan keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dengan BoP bentukan AS yang merupakan sekutu utama Israel. Salah satu pemicu perdebatan adalah karena Indonesia harus membayar iuran sebesar US$1 miliar, yang jika di kurskan ke dalam rupiah mencapai sekitar Rp 16,8 Triliun, per tahun. (*)
