Struktur Kepengurusan Disempurnakan, Akkopsi Fokus Gelar CSS XXIII/2025

KETIK, BANDUNG – Ketua Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) Dadang Supriatna memimpin rapat penyempurnaan struktur kepengurusan Akkopsi hingga tahun 2026, dalam Rakor Pengurus Akkopsi di Kabupaten Tangerang, Selasa 29 April 2025.

Penguatan struktur kepengurusan dilakukan karena sejumlah posisi strategis masih belum terisi dan perlu segera dilengkapi agar organisasi dapat berjalan optimal. Akkopsi sendiri akan menggelar Musyawarah Nasional untuk pemilihan Ketua Umum kembali pada tahun 2026 untuk periode 2026-2030.

Ketum Akkopsi menekankan pentingnya soliditas pengurus untuk mendorong kinerja Akkopsi dalam mendukung percepatan program sanitasi nasional di daerah masing-masing.

Setelah struktur kepengurusan Akkopsi disempurnakan, selanjutnya Akkopsi menggelar rakor Persiapan City Sanitation Summit (CSS) XXIII di Kota Ternate, rencananya September 2025 mendatang.

Dadang Supriatna yang juga menjabat Bupati Bandung ini berharap CSS XXIII dapat menjadi momentum penting untuk memperluas dampak program sanitasi ke seluruh Indonesia.

Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota Akkopsi untuk aktif berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama terhadap sanitasi yang layak dan berkeadilan.

"Target yang terdekat Akkopsi adalah menyukseskan City Sanitation Summit (CSS) 2025 di Kota Ternate pada September mendatang. Ini adalah amanah besar yang harus saya jalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai Ketua Umum Akkopsi saat ini," ungkap Ketum Akkopsi Dadang Supriatna.

Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini juga mendorong peningkatan sinergi dan kolaborasi antar anggota Akkopsi, untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi tantangan sanitasi di berbagai wilayah.

"Sebagai wadah berbagi pengalaman dan inovasi, kepemimpinan saya di Akkopsi akan mendorong inovasi teknologi sanitasi yang tepat guna dan terjangkau," tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan peningkatan akses air bersih di daerah-daerah terpencil dan tertinggal serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang sanitasi, guna memastikan program sanitasi berjalan efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Selain itu, Akkopsi memiliki peran penting dalam menyukseskan program sanitasi pemerintah pusat. Sebab, dengan 492 anggota yang mewakili sebagian besar wilayah Indonesia, Akkopsi bertindak sebagai jembatan antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat daerah.

"Akkopsi akan menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam mencapai target sanitasi. Kami akan menyelaraskan program-program sanitasi di daerah dengan kebijakan nasional, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi," tandas Kang DS .

Tugas dan fungsi pokok Akkopsi adalah membantu pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’S), salah satunya adalah mewujudkan akses air minum dan sanitasi aman serta berkelanjutan bagi semua masyarakat.

Saat ini tercatat akses sanitasi layak permukiman secara nasional baru mencapai 83% dari target 90% tahun 2024. Sementara dari segi sanitasi aman baru tercapai 10% dan masalah persampahan yang baru tercapai 67% secara nasional.(*)