Sebaran Sekolah Rakyat: Menakar Prioritas Berbasis Data

Peluncuran Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan afirmatif pemerintah yang diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program ini menggabungkan layanan pendidikan berasrama dengan pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik sehingga hambatan ekonomi tidak lagi menjadi alasan utama anak putus sekolah. 

Di balik kebijakan tersebut muncul satu pertanyaan yang layak dijawab secara objektif: mengapa lokasi-lokasi tertentu dipilih sebagai penerima tahap awal pembangunan, sementara daerah lain belum?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak cukup dicari melalui persepsi ataupun pertimbangan politik. Penetapan lokasi dapat dibaca melalui data kependudukan, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta karakteristik wilayah. Kelima indikator tersebut memberikan gambaran mengenai kebutuhan riil suatu daerah terhadap intervensi pendidikan yang bersifat afirmatif.

Dalam kebijakan publik, penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan merupakan prinsip yang penting. Pendekatan evidence-based policy memungkinkan pemerintah menempatkan sumber daya pada wilayah yang memiliki kebutuhan paling besar sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas. Penentuan lokasi pembangunan sekolah karena itu perlu dilihat sebagai hasil proses penetapan prioritas, bukan sekadar distribusi proyek antardaerah.

Analisis terhadap 39 lokasi Sekolah Rakyat menunjukkan pola yang relatif konsisten. Untuk memudahkan pembacaan, lokasi-lokasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga regional, yaitu Sumatera–Kalimantan, Jawa–Bali–Nusa Tenggara, serta Sulawesi–Maluku–Papua. Pengelompokan tersebut memperlihatkan bahwa Pulau Jawa memperoleh jumlah lokasi terbesar.

Temuan ini sejalan dengan struktur demografi nasional yang menempatkan lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, sekaligus memiliki jumlah penduduk miskin terbesar secara absolut.

Namun demikian, pola penetapan lokasi tidak mengikuti satu indikator tunggal. Beberapa kota seperti Medan, Semarang, Makassar, Pontianak, Samarinda, hingga Jakarta Selatan memiliki IPM tinggi bahkan sangat tinggi, tetapi tetap menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. 

Kesamaan di antara wilayah-wilayah tersebut bukan terletak pada rendahnya kualitas pembangunan manusia, melainkan pada besarnya jumlah penduduk miskin yang harus dilayani akibat ukuran populasinya yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan besaran penerima manfaat dalam menentukan prioritas.

Di sisi lain, sejumlah kabupaten dipilih karena menghadapi tingkat kemiskinan yang jauh di atas rata-rata nasional. Kabupaten Nagan Raya, Subulussalam, Wonosobo, Sampang, Buton Tengah, dan Boalemo merupakan contoh daerah dengan intensitas kemiskinan yang relatif tinggi.

Pada kelompok wilayah ini, prioritas pembangunan lebih dipengaruhi oleh tingkat kerentanan sosial daripada ukuran populasi. Dengan demikian, terdapat dua pendekatan yang berjalan bersamaan, yaitu menjangkau wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar dan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

Pola tersebut juga terlihat ketika karakteristik wilayah dibandingkan antarregional. Sumatera dan Kalimantan didominasi kombinasi kabupaten agraris, kawasan pesisir, wilayah perbatasan, dan kota-kota layanan utama. Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara didominasi kabupaten berpenduduk besar dengan konsentrasi penduduk miskin yang tinggi. 

Sementara itu, Sulawesi, Maluku, dan Papua lebih banyak terdiri atas wilayah yang menghadapi tantangan akses pendidikan akibat kondisi geografis, kepulauan, pegunungan, serta pemukiman yang tersebar. Perbedaan karakter tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan tidak diterapkan secara seragam.

Analisis berdasarkan IPM juga memberikan temuan yang menarik. Sebagian besar lokasi Sekolah Rakyat berada pada daerah dengan kategori IPM tinggi hingga sangat tinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya IPM bukan menjadi satu-satunya dasar penentuan lokasi. IPM dibaca bersama indikator kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan karakteristik wilayah sehingga menghasilkan gambaran kebutuhan yang lebih komprehensif.

Hubungan antara kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia juga tercermin pada indikator stunting. Sejumlah daerah penerima Sekolah Rakyat masih memiliki prevalensi stunting yang relatif tinggi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan, gizi, kesehatan, dan pendidikan saling berkaitan.

Pendidikan berasrama memungkinkan intervensi dilakukan secara lebih terpadu melalui penyediaan makanan bergizi, layanan kesehatan, pembinaan karakter, dan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Pendekatan seperti ini memperbesar peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.

Karakteristik wilayah memperkuat pembacaan tersebut. Banyak lokasi yang dipilih memiliki wilayah administratif luas, permukiman yang tersebar, atau berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya. 

Kota-kota besar dipilih karena memiliki kantong-kantong kemiskinan perkotaan, sedangkan kabupaten diprioritaskan untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan pada wilayah yang aksesnya masih terbatas. Pola ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk melayani kawasan yang lebih luas daripada batas administratif tempat sekolah dibangun.

Analisis sebaran lokasi juga membuka ruang evaluasi bagi tahap pembangunan berikutnya. Beberapa provinsi dengan jumlah penduduk besar dan jumlah keluarga miskin yang tinggi masih memiliki representasi lokasi yang relatif terbatas. 

Jawa Barat, misalnya, masih memiliki sejumlah kabupaten dengan jumlah penduduk miskin yang besar seperti Garut, Sukabumi, Cianjur, dan Tasikmalaya. Di kawasan timur Indonesia, Maluku dan Papua juga masih memiliki ruang untuk perluasan program apabila menggunakan indikator penetapan yang sama.

Temuan tersebut tidak menunjukkan bahwa kebijakan saat ini kurang tepat, tetapi memberikan dasar empiris bagi penyempurnaan pada tahap selanjutnya.

Keberhasilan kebijakan afirmatif pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah sekolah yang dibangun. Ketepatan sasaran menjadi faktor yang sama pentingnya. 

Semakin akurat indikator yang digunakan, semakin besar peluang program menjangkau anak-anak yang benar-benar membutuhkan dukungan negara. Sebaliknya, perluasan program tanpa dasar data yang kuat berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan sumber daya publik.

Sebaran Sekolah Rakyat memperlihatkan bahwa kebijakan ini memiliki rasionalitas yang dapat dijelaskan melalui data. Penetapan lokasi mengikuti kombinasi jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, pembangunan manusia, dan karakteristik wilayah. 

Pendekatan tersebut menunjukkan upaya pemerintah mengarahkan intervensi pendidikan ke daerah dengan kebutuhan sosial yang paling besar sekaligus memperluas jangkauan penerima manfaat secara lebih efektif.

Ke depan, pembaruan data kemiskinan, perkembangan IPM, prevalensi stunting, akses pendidikan, serta dinamika demografi perlu terus menjadi bagian dari proses penentuan lokasi. Dengan mekanisme tersebut, Sekolah Rakyat akan memiliki dasar kebijakan yang semakin kuat, transparan, dan terukur. 

Pada saat yang sama, program ini berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperluas kesempatan pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mempercepat mobilitas sosial bagi keluarga miskin.

*) Muhammad Sirod merupakan Ketua Umum HIPPI Jakarta Timur, Fungsionaris Kadin Indonesia

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini:

• Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
• Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
• Panjang naskah maksimal 800 kata
• Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
• Hak muat redaksi.(*)