Pemerintah Akan Gelar Rapat Khusus Antisipasi Gelombang PHK, Akui Ada Resesi ?

KETIK, JAKARTA – Pemerintah mulai menyusun langkah antisipasi untuk menghadapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam sejumlah sektor usaha. Salah satu upaya yang disiapkan adalah menggelar rapat khusus pekan depan guna membahas strategi mitigasi bersama berbagai pemangku kepentingan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kondisi ketenagakerjaan saat ini memerlukan perhatian serius karena sejumlah sektor mulai menunjukkan indikasi tekanan yang berpotensi memicu PHK. Karena itu, pemerintah berupaya menyiapkan langkah pencegahan sejak dini agar dampaknya tidak meluas.

"Kita sama-sama tahu PHK dengan situasi dan kondisi saat ini mulai terdampak, mungkin pekan depan ini, saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada," kata Dasco saat menghadiri pembukaan Kongres Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta, dikutip dari Suara.com, jejaring media Ketik.com pada Minggu, 7 Juni 2026. 

Menurut Dasco, pemerintah telah menerima berbagai laporan dan masukan dari pimpinan serikat pekerja terkait sektor-sektor yang dinilai memiliki risiko tinggi mengalami PHK dalam waktu dekat. Informasi tersebut akan menjadi bahan penting dalam pembahasan rapat mitigasi yang akan datang.

"Dan sesuai dengan masukan-masukan dari Ketua-Ketua Serikat Pekerja yang sudah memberikan informasi kepada pemerintah, mana-mana saja titik rawan yang sebentar lagi akan terkena dampak PHK," ujarnya.

Ia berharap pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja dapat memperkuat kolaborasi untuk mencari solusi bersama sehingga ancaman kehilangan pekerjaan dapat ditekan semaksimal mungkin.

Dalam kesempatan yang sama, Dasco juga menyoroti keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri yang dinilai berperan membantu pekerja terdampak PHK mendapatkan peluang kerja baru melalui program relokasi tenaga kerja.

"Desk Tenaga Kerja Kepolisian banyak membantu dalam mengalokasi kemudian merelokasi daerah-daerah yang terdampak PHK, kemudian mengisi tempat di mana daerah yang masih butuh tenaga kerja," katanya.

Menurutnya, skema tersebut merupakan langkah positif karena mampu mempertemukan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dengan daerah atau sektor yang masih membutuhkan pekerja.

"Ini menurut kami hal yang sangat baik, dan kalau perlu ditingkatkan dalam skala yang lebih besar," tuturnya.

Rapat mitigasi PHK yang dijadwalkan berlangsung pekan depan dinilai penting untuk merespons meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi sejumlah industri yang tengah menghadapi tekanan ekonomi dan berpotensi melakukan efisiensi tenaga kerja.

Berbagai gelombang PHK ini yang kemudian memunculkan kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa perekonomian Indonesia tengah memasuki resesi. Namun hal itu dibantah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

"Jadi ini yang saya agak bingung, kenapa ada cerita bahwa kita ekonominya menuju resesi. Ketika stimulus di ekonomi cukup, uang cukup, dan pertumbuhan kredit juga cukup," katanya, dikutip dari Suara.com, jejaring media Ketik.com pada Minggu, 7 Juni 2026. (*)

(*)