KETIK, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah agar menghitung secara cermat konsekuensi anggaran di balik rencana penerimaan hibah kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia. Menurutnya, Indonesia berpotensi mengeluarkan biaya hingga Rp16,8 triliun untuk retrofit atau modernisasi kapal, ditambah sekitar Rp101 miliar per tahun untuk biaya perawatan.
Catatan tersebut disampaikan TB Hasanuddin saat Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan yang membahas rencana penerimaan hibah kapal induk Italia. Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan aspek teknis dan kemampuan fiskal sebelum kapal tersebut dioperasikan.
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan, kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi telah berusia sekitar 40 tahun. Dengan usia tersebut, menurutnya, masa pakai kapal diperkirakan tidak akan terlalu panjang sehingga perlu dihitung secara matang apakah investasi untuk mengoperasikannya sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh.
"Dalam catatan kami, usianya itu sudah masa pakai 40 tahun. Sehingga masa kapal perang itu kalau kita mengacu pada referensi yang normal, itu juga sekitar 40, 45 tahun. Sehingga kapal Garibaldi ini sisa usia pakainya mungkin hanya 10 tahun saja," ujar TB Hasanuddin, seperti dikutip dari Suara.com, jejaring media Ketik.com, Selasa, 21 Juli 2026.
Selain usia kapal, ia juga menyoroti besarnya anggaran yang harus disiapkan pemerintah setelah hibah diterima. Berdasarkan penjelasan yang diterima Komisi I, biaya retrofit diperkirakan berkisar Rp7,2 triliun hingga Rp16,8 triliun, bergantung pada spesifikasi yang akan diterapkan.
"Nah, kemudian juga biaya setelah diterima untuk retrofit, ya, itu sekitar 7,2 triliun, sesuai dari penjelasan beberapa bulan yang lalu, sampai dengan Rp16,8 triliun sesuai dengan spek yang kita minta. Artinya, kita harus menghidupkan kapal ini dengan anggaran Rp7,2 triliun sampai Rp16,8 triliun," ungkap purnawirawan jenderal bintang dua ini.
TB Hasanuddin juga mempertanyakan kesiapan pemerintah menanggung biaya operasional kapal tersebut. Menurutnya, biaya perawatan diperkirakan mencapai sekitar Rp101 miliar per tahun, sehingga berpotensi membebani anggaran pertahanan, khususnya TNI Angkatan Laut.
"Nah, pertanyaan kami, mungkin bukan kepada Bapak-bapak, tapi kepada Kementerian Keuangan. Saya mohon apakah ini tidak membebani anggaran TNI? Wabil khusus nanti anggarannya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, TNI AL. Karena apa? Itu kita harus menyediakan... menyediakan uang per tahun itu sekitar 101 miliar, begitu ya," ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut semakin penting diperhatikan di tengah wacana efisiensi anggaran negara, termasuk kemungkinan penyesuaian belanja sektor pertahanan.
"Karena apa, saya mempertanyakan soal anggaran ke depan, ya, kepada Menteri Keuangan? Karena begini, kami baru saja mendapatkan pembaca... informasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bahwa bisa jadi, ya, anggaran untuk TNI itu dikurangi demi kepentingan rakyat. Itu, ya. Sehingga ini warning kan untuk kita semua, apakah kita mampu membayarnya dan lain sebagainya," pungkasnya.
Selain menyoroti persoalan anggaran, TB Hasanuddin juga mengkritik mekanisme pembahasan hibah kapal induk tersebut. Ia menilai Komisi I menerima permintaan persetujuan secara mendadak, padahal proses hibah telah diketahui sejak 2024 sehingga pembahasannya bisa dilakukan lebih awal.
"Ya, kalau itu hibah mortir, meriam yang kecil-kecil sampai dengan tank mungkin tidak masalah. Tapi kalau ini hibah yang besar, dan ini senjata strategis yang bisa berpengaruh terhadap image dari negara-negara tetangga kita, maka mungkin sebaiknya, menurut hemat kami, jangan mendadak seperti sekarang ini."
Meski mendapat sejumlah catatan kritis, DPR RI akhirnya tetap memberikan persetujuan atas penerimaan hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 21 Juli 2026. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi I menyampaikan hasil pembahasan bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Mabes TNI. (*)
