KETIK, SURABAYA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pimpinan DPR RI berencana mencabut kebijakan besaran tunjangan anggota legislatif, termasuk moratorium kunjungan ke luar negeri.
Hal tersebut disampaikan orang nomor satu di Republik ini dalam pernyataan Presiden terkait siruasi terkini di Istana Merdeka Jakarta, Minggu sore, 31 Agustus 2025.
Kepala Negara menjelaskan langkah tersebut merupakan bagian dari respons atas aspirasi masyarakat yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.
Prabowo yang juga ketua umum DPP Partai Gerindra itu mengatakan pimpinan partai politik juga telah mengambil sikap tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan ke publik.
"Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, DPP Partai NasDem telah menonaktifkan dua kadernya, Syahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI mulai 1 September 2025.
Selain itu, DPP PAN juga mengambil langkah tegas dengan menonaktfikan Eko Patrio dan Uya Kuya dari kursi Senayan di tanggal yang sama.
Presiden Prabowo menekankan bahwa para anggota DPR harus selalu peka terhadap kepentingan rakyat sekaligus menerima aspirasi masyaarakat.
Sementara itu, pada pernyataan pers tersebut, Prabowo didampingi ketua umum partai politik yang memiliki kursi di DPR RI, yakni Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden ke-5 RI.
Kemudian, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mewakili Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sedang dalam perjalanan ke Indonesia usai melawat kunjungan kerja di Tiongkok.
Berikutnya Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid mewakili Presiden PKS yang sedang berada di luar kota, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.
Tak itu saja, hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin. (*)
