Momen HUT ke-81 RI, DPRD Kota Malang Dorong Sekolah Rakyat Jadi Jalan Merdeka dari Kebodohan dan Ketimpangan Pendidikan

KETIK, MALANG – Momen HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi refleksi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. DPRD Kota Malang turut mendorong agar kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi jalan merdeka dari kebodohan dan ketimpangan pendidikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Suryadi, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang. Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang harus disambut dan dijalankan dengan baik untuk dapat mencerdaskan generasi muda.

Terlebih Pemerintah Kota Malang memiliki pekerjaan rumah yang sangat berat dalam menuntaskan kasus anak tidak sekolah (ATS). Melalui program Sekolah Rakyat, diharapkan angka ATS dapat ditekan.

"Momen kemerdekaan ini, harus merdeka, bebas dari kebodohan. Terutama bagi ATS itu harus mampu diatasi sehingga tidak ada kesenjangan. Apalagi ada Sekolah Rakyat, harapannya memang ke sana, agar bisa mengatasi ATS di Kota Malang," ujarnya, Senin, 17 Agustus 2026.

Untuk itu Pemkot Malang diminta untuk segera menyiapkan aset agar gedung permanen Sekolah Rakyat dapat berdiri melalui pembiayaan pemerintah pusat. Suryadi menjelaskan salah satu lahan yang berpotensi digunakan berada di daerah Arjowinangun.

"Gedung Arsip juga ada di sana, sehingga nanti ya menjadi satu magnet saya kira nanti itu. Kalau kemudian itu apa namanya, Sekolah Rakyat itu bisa dibangun di daerah sana. Karena melihat beberapa aset-aset yang ada di kawasan yang lain, kan membutuhkan cukup besar juga itu asetnya," lanjutnya.

Sekolah Rakyat di Kota Malang yang diharapkan menjadi solusi dari anak tidak sekolah. (Foto: Lutfia/Ketik.com)

Saat ini DPRD Kota Malang turut serta dalam mengawasi rencana pembangunan gedung Sekolah Rakyat, khususnya terhadap fungsi penganggaran. Menurutnya program tersebut harus mendapatkan perhatian yang besar mengingat posisi Kota Malang sebagai kota pendidikan.

"Memang belum dibicarakan secara formal bersama dengan kami karena memang ini memastikan bahwa ini program dari pusat. Kalau dalam kajian telaah asetnya, nah itu yang baru dikonsentrasikan di daerah. Kalau untuk budgeting, anggarannya, kemudian juga kriterianya dan semacamnya itu kan dari pusat semua. Saya kira ini peluang, kita disebut dengan Kota Pendidikan," ungkap Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Malang itu.

Ia juga menyayangkan bahwa pada tahun ajaran kali ini SRMP 16 Kota Malang tidak dapat melakukan penerimaan siswa baru. Kondisi tersebut salah satunya dipicu oleh keterbatasan ruang yang dimiliki di gedung sementara yang ada di Poltekom.

Menurutnya Pemkot Malang pada dasarnya siap mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, pelaksanaan program tersebut masih menunggu kesiapan dari pemerintah pusat, termasuk terkait penganggaran, desain, dan tahapan pembangunan. 

"Secara kesiapan di daerah tentu menyesuaikan dengan yang mempunyai program di tingkat atas. Kalau daerah ya kapan saja saya kira siap-siap saja. Tinggal menunggu bagaimana plotting anggarannya. Itu sudah disiapkan, persiapan desain dan semacamnya kan juga dari pusat semua. Tentu daerah kapan saja siap, syukur-syukur bisa dibangun di 2026," ungkapnya.

Tak hanya terkait pembangunan fisik, Pemkot Malang juga harus menyiapkan pola pendekatan untuk menjaring calon siswa. Terlebih Sekolah Rakyat menyasar anak-anak yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dan rentan, termasuk anak tidak sekolah (ATS).

"Alasannya ATS mayoritas karena faktor sudah bekerja, tidak punya biaya, juga ada kategori karena disabilitas, jarak yang jauhlah dari sekolah itu. Maka kemudian metode-metode itu juga harus dipersiapkan di daerah. Saya harapannya, antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Sosial itu harus berkolaborasi," ungkap Suryadi.(*)