KETIK, SURABAYA – Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan persiapan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi tidak ada perubahan dan hampir 100 persen dirampungkan meski saat ini masih terjadi eskalasi perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran
“Sampai pagi ini tidak ada perubahan rencana. Semua berjalan normal seperti biasa atau on schedule,” ujarnya ditemui di sela menghadiri Program “Balik Kerja” gelaran BPKH di Masjid Al Akbar Surabaya, Selasa, 24 Maret 2026.
Jadwal keberangkatan awal ibadah haji dari Indonesia yakni 22 April 2026 juga dikatakannya tak mengalami pergeseran. Begitu juga dengan pembayaran biaya hotel, katering hingga transportasi juga tak menemui kendala atau lancar.
Terkait ibadah umah di tengah konflik di Iran, kata dia, pihak Arab Saudi juga tidak menghentikan penerbangan. Para jemaah umrah bahkan saat ini sudah tidak menemui kendala dan berjalan normal, meski harus ada imbauan lebih kepada penyelenggara ibadah umrah, terutama tentang tiket pulang.
Baca Juga:
Menhaj Gus Irfan Lantik PPIH Secara Hybrid di Asrama Haji Surabaya“Intinya kami harap sekarang masyarakat Indonesia saling mendoakan agar semua tenang dan ibadah haji tahun ini berjalan lancar sesuai harapan bersama,” tutur Gus Irfan, sapaan akrabnya.
Kendati demikian, beberapa hari lalu Kementeran Haji dan Umrah sudah mengeluarkan tiga skenario dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan haji pada situasi krisis peperangan saat ini.
Pemerintah berpegang pada sejumlah prinsip, yakni menempatkan keselamatan jamaah sebagai prioritas utama, kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Kemudian, koordinasi erat dengan pemerintah Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri, maskapai penerbangan dan otoritas internasional.
Dijelaskannya, skenario pertama adalah ibadah haji tetap dilaksanakan di tengah konflik dengan melakukan mitigasi jalur udara, yakni pengalihan rute penerbangan ke jalur yang lebih aman.
Baca Juga:
Mengintip Kegiatan 59 Jemaah Praktik Manasik di Asrama Haji Surabaya, Jadi Bekal ke Tanah SuciSkenario kedua adalah pemerintah Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan ibadah haji, namun Indonesia memutuskan menunda keberangkatan jamaah karena mempertimbangkan risiko keamanan global yang terlalu tinggi.
Kemudian, skenario ketiga adalah jika pemerintah Arab Saudi menutup penyelenggaraan ibadah haji akibat situasi yang tidak terkendali. Dalam kondisi tersebut, pemerintah akan fokus pada penyelamatan dana layanan yang telah dibayarkan serta menghentikan seluruh proses penyediaan layanan, seperti akomodasi, konsumsi transportasi dan layanan lainnya. (*)
