Kunjungan Posyandu Belum Maksimal, 3048 Bayi Kota Malang Berisiko Stunting

KETIK, MALANG – Berdasarkan data yang dihimpun dari hasil bulan timbang, sebanyak 3048 bayi di Kota Malang bersiko mengalami stunting. Kondisi tersebut disebabkan kehadiran orang tua dan bayi di Posyandu belum maksimal, masih di angka 75 persen.

Donny Sandito selaku Ketua Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) menjelaskan faktor tersebut.

"Risiko stunting sesuai bulan timbang yang tercatat di Dinas Kesehatan ada 3048 bayi. Itu risiko, karena berat badan dan tinggi badannya kurang. Kami berkoordinasi dengan Lurah dan Camat, supaya masyarakat yang punya balita menimbangkan di Posyandu," ungkap Donny, Rabu (28/6/2023).

Menurutnya angka yang didapatkan dari bulan timbang salah satunya dipengaruhi oleh jumlah kehadiran orang tua dan bayi ke Posyandu. Jika jumlah kehadiran bayi di Posyandu meningkat dan dalam kondisi sehat maka diharapkan angka risiko stunting Kota Malang dapat menurun.

"Angka tersebut (kehadiran) nanti akan signifikan membantu jumlah risiko stunting. Kalau jumlah kehadiran bayi ada banyak dam kita harapkan yang datang ke posyandu itu sehat, persentasenya bisa menurunkan jumlah risiko stunting," tambahnya.

Berdasarkan Hasil Survei Status GiziI ndonesia (SSGI) 2022, prevalensi balita stunting di Kota Malang sebesar 18 persen. Jumlah tersebut telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 21 persen.

Dari hasil audit yang dilaksanakan oleh Dinsos-P3AP2KB, penyebab bayi berisiko stunting di antaranya ialah pola asuh hingga kesehatan bayi yang dipicu oleh kehamilan ibu saat berusia di bawah 19 tahun. Donny menjelaskan, data yang diterima dari KUA Kota Malang, tren pernikahan dini di Kota Malang antara 10-15 persen.

"Kesehatan bayi bisa dipicu dari orang tua yang hamil di bawah 19 tahun. Kalau dari sisi kesehatan maupun kejiwaan memang belum siap dan rawan. Dari sisi itu, kami berusaha untuk bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Kita minta data masyarakat yang pranikah untuk kami berikan sosialisasi, pembinaan kesehatan ibu dan anak," jelasnya.

Pihaknya juga bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk pembinaan pranikah kepada calon pengantin yang tidak beragama Islam.

"Kendalanya ke non muslim, mereka melakukan pemberkatan di tempat ibadah dan memang banyak. Kalau muslim kan cuma di KUA. Kami bekerja sama dengan FKUB untuk bisa masuk, sehingga pada saat sebelum menikah, kami dari Dinsos, BKKBN dan Dinkes bisa masuk melakukan pendampingan," lanjut Donny.(*)