Korban Dugaan Keracunan Dipastikan Tertangani, Satgas MBG Pacitan: Dinas Gerak Cepat

KETIK, PACITAN – Penanganan kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pacitan terus bergulir. 

Ketua Satgas MBG Pacitan, Heru Wiwoho Supadi Putra, menyebut seluruh korban telah tertangani dan dalam pemantauan.

Heru menyampaikan, dinas terkait langsung bergerak cepat begitu kejadian mencuat. 

Dinas Kesehatan (Dinkes) segera turun ke lokasi untuk mengambil sampel dan melihat kondisi di lapangan.

“Yang jelas begitu kejadian itu Dinkes langsung turun untuk ngambil sampel, melihat situasi di sana dan koordinasi dengan BGN. Alhamdulillah turun juga untuk suspensi SPPG. Sekarang tinggal menunggu hasil laboratorium untuk memastikan penyebabnya,” ujarnya kepada Ketik.com, Rabu, 15 April 2026.

Ia juga memastikan seluruh pasien telah mendapatkan penanganan medis dan terus dipantau setiap hari.

“Yang penting itu sudah tertangani semua, pasien juga dipantau terus setiap hari. Tinggal evaluasi saja untuk semuanya,” katanya.

Terkait dugaan lemahnya komunikasi antar pihak, Heru menilai sejauh ini koordinasi sudah berjalan. 

Bahkan, dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinkes telah memberikan sejumlah catatan kepada pihak SPPG, termasuk soal instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

“Kalau secara berkala sudah ada, termasuk teman-teman DLH sudah mengingatkan terkait IPAL, dan Dinkes juga memberikan beberapa catatan ke SPPG,” jelasnya.

Ke depan, evaluasi akan terus dilakukan secara berkala, terutama dengan melibatkan pihak sekolah sebagai penerima langsung program MBG.

“Sekolah itu yang langsung berkaitan. Kalau ada yang tidak pas, harus segera dilaporkan secara berjenjang,” imbuhnya.

Ia juga menyebut, kejadian ini merupakan yang pertama terjadi di Pacitan dan belum pernah ditemukan sebelumnya.

“Kalau kejadian seperti ini, belum pernah, baru kali ini,” ungkap Heru.

Terkait pengawasan dapur SPPG, ia menjelaskan pemeriksaan telah dilakukan oleh tim terkait, meski kewenangan satgas terbatas.

“Kewenangan kami terbatas. Kalau ada apa-apa kami ikut membantu agar program berjalan dengan baik, tapi yang menghentikan bukan kewenangan kami,” tegasnya.

Heru juga menekankan pentingnya peran sekolah dalam pengecekan makanan sebelum dikonsumsi siswa.

“Pengecekan makanan kan sampai sekolah, bisa dicicipi di situ. Itu sudah kita tekankan dan akan terus disosialisasikan,” katanya.

Menanggapi kekhawatiran orang tua hingga memilih membawakan makanan dari rumah, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena program MBG telah memiliki standar ketat, termasuk melibatkan ahli gizi.

“Itu kan sudah ada ahli gizi dan standarnya juga ketat dari BGN,” ujarnya.

Ia menambahkan, kapasitas produksi makanan yang sebelumnya mencapai 4 ribu porsi kini telah dikurangi menjadi di bawah 3 ribu porsi sebagai bagian dari evaluasi.

“Sudah dikurangi, sekarang di bawah 3 ribu,” katanya.

Terkait tuntutan korban soal biaya pengobatan, Heru menyebut saat ini masih dalam pembahasan. Namun untuk sementara, pasien dapat memanfaatkan BPJS Kesehatan.

“Kalau sudah ada BPJS ya pakai BPJS. Untuk lainnya masih dirapatkan, karena di Jombang kemarin itu ditanggung oleh BGN,” jelasnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk ikut mengawasi dan melakukan evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kita harus sama-sama saling mengingatkan dan mengawasi. Itu yang paling penting,” pungkasnya.(*)