Komisi D DPRD Sidoarjo: Tidak Semua Jalan Harus Dibeton, Sekolah Rusak Butuh Perhatian

KETIK, SIDOARJO – Ratusan bangunan sekolah rusak di Kabupaten Sidoarjo. Baik SD maupun SMP. Belakangan gedung TK-TK Dharma Wanita ambruk. Banyak yang belum tertangani. Komisi D DPRD Sidoarjo meminta Pemkab Sidoarjo memikirkan lagi prioritas pembangunan. APBD terkuras untuk betonisasi jalan.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan sangat prihatin atas banyaknya bangunan sekolah yang rusak di Kabupaten Sidoarjo. SD negeri, SMP negeri, dan taman kanak-kanak.

Untuk SD dan SMP negeri, perbaikannya bisa tercover dalam program yang terencana. Anggarannya pun jelas. Masalah terjadi karena gedung-gedung TK juga butuh perhatian dari Pemkab Sidoarjo. Sebab, lahan yang ditempati TK Dharma Wanita, biasanya, milik pemerintah desa.

’’Mestinya perawatan dan pembangunan juga dibiayai dari desa,’’ jelas Abdillah Nasih.

Seharusnya, lanjut legislator asal Kecamatan Waru itu, pencegahan bisa dilakukan. Pengelola TK-TK di desa bisa mengajukan anggaran perawatan. Dengan begitu, tidak sampai terjadi sekolah ambruk atau roboh.

Kalau telanjur ambruk atau roboh pun, pemerintah desa setempat bisa mengajukan dana hibah ke Pemkab Sidoarjo. Itu harus dilakukan pada tahun sebelumnya. Sehingga bisa masuk tahun berikutnya.

’’Harusnya tidak sampai roboh. Karena ada program bantuan keuangan ataupun dana desa,’’ jelas anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo itu.

Menurut Abdillah Nasih, Pemkab Sidoarjo perlu memikirkan lagi prioritas pembangunan. Yang harus diutamakan adalah bidang wajib. Urusan pendidikan dan kesehatan. Di dalamnya termasuk kelayakan gedung-gedung sekolah. Terutama gedung sekolah negeri. Jelas itu tanggung jawab pemerintah. 

Data yang diperoleh Ketik.co.id menyebutkan, ada lebih dari 120 gedung SD negeri dan SMP negeri yang masih rusak. Baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Lokasi gedung sekolah yang rusak itu hampir merata di 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. DPRD Sidoarjo menaruh perhatian akan nasib sekolah-sekolah tersebut.

Abdillah Nasih menyatakan nasib ratusan sekolah itu sangat penting untuk diperhatikan. Dana hibah untuk sekolah swasta memang perlu. Namun, memperhatikan nasib sekolah negeri lebih penting. Sebab, sekolah negeri merupakan tanggung jawab pemerintah.

Puing-puing bangunan SDN Waru Beron, Balongbendo, Sidoarjo, masih berserakan di dalam kelas. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Sektor pendidikan ini, lanjut ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo itu, juga seharusnya lebih menjadi prioritas daripada betonisasi semua jalan. Program betonisasi jalan memang penting. Namun, membangun sekolah jauh lebih penting. Itu menyangkut masa depan anak bangsa.

”Apakah semua jalan memang harus dibeton. Kan tidak,” ungkap Abdillah Nasih.

Jalan-jalan yang memang padat perlu dibeton. Terutama, jalan-jalan yang dilewati oleh kendaraan dengan tonase tinggi. Kendaraan berat. Jalan-jalan kabupaten seperti itu pantas menjadi perhatian dari sisi kekuatan.

Tapi, jalan-jalan kecil dan tidak terlalu padat sebenarnya tidak perlu dibeton juga. Misalnya, jalan Desa Bohar, Kecamatan Taman. Jalan tersebut tidak terlalu ramai. Juga tidak terlalu banyak kendaraan berat yang lewat di sana. Apalagi, pembetonannya tidak sampai tuntas dari ujung ke ujung.

’’Cukup diaspal dengan kualitas yang lebih bagus dan kuat,” tambah Abdillah Nasih.

Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menambahkan, biaya betonisasi jalan jauh lebih mahal dari pada pengaspalan jalan. Perbandingannya bisa 5 sampai 7 kali lipat lebih mahal. Daripada pengaspalan jalan yang kuat sekalipun.

Menurut dia, jalan yang belum perlu dibeton seharusnya tidak diprioritaskan untuk betonisasi dulu. Cukup pengaspalan yang kuat. Anggarannya yang berlipat-lipat bisa digunakan dulu untuk membangun sekolah-sekolah yang rusak. Kondisi parah. Perbaikan sangat mendesak.

 ”Tahun 2023 masih konsentrasi pada infrastruktur jalan. Anggaran rehab gedung sekolah sekitar Rp 4 miliar,” kata legislator DPRD Sidoarjo dari Partai Amanat Nasional tersebut.

Pada 2024 ini, ada kenaikan signifikan anggaran untuk perbaikan fisik gedung sekolah. Nilanya lebih dari Rp 40 miliar. Dia berharap pada tahun berikutnya lebih banyak lagi sekolah rusak yang tersentuh perbaikan. Lebih-lebih yang tingkat kerusakannya parah. 

”Kami berharap gedung sekolah-sekolah yang rusak parah itu menjadi prioritas. Kerusakan ringan masih bisa di-cover melalui dana BOS (biaya operasional sekolah),” tambah anggota DPRD Sidoarjo asal Kecamatan Krian tersebut. (*)