KETIK, JAKARTA – Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Putusan tersebut diambil setelah komisi menyatakan jenderal bintang dua itu melakukan akses ilegal untuk penyadapan menggunakan perangkat teknologi milik Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan hasil sidang etik tersebut dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa petang, 17 November 2026.
Menurut Trunoyudo, Eko melakukan akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan peralatan teknologi canggih milik kepolisian untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
"Pada hasil putusan sidang KKEP, didapati wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS. EHS telah melakukan perbuatan illegal access dengan menggunakan alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak prosedural," kata Trunoyudo.
Atas pelanggaran tersebut, komisi menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilakunya merupakan perbuatan tercela.
Baca Juga:
MUI Dukung Kapolri Usut Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Ingatkan Bahaya MakarKedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Atas putusan tersebut, Eko menyatakan mengajukan banding atas hasil sidang KKEP.
Dua Jenderal Dijatuhi PTDH dalam Kasus yang Sama
Baca Juga:
Siapa Saja yang Diduga Disadap Listyo Sigit Prabowo Cs? Ini DaftarnyaPemecatan Eko menambah daftar perwira tinggi Polri yang dijatuhi sanksi PTDH dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution juga dijatuhi sanksi serupa setelah menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polri pada Selasa, 10 November 2026. Mantan Kadivkum Polri tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran sehingga harus meninggalkan kedinasan Polri.
Putusan terhadap Ahrie Sonta disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
"Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Isir saat menyampaikan keputusan tersebut.
Ahrie sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo pada 3 November 2026. Dalam perkara yang sama, penyidik juga menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka.
Di antaranya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkembangan penyidikan.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Menurut Asep, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pihak lain, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Polri Tegaskan Penegakan Kode Etik Tanpa Impunitas
Trunoyudo mengatakan penjatuhan sanksi terhadap Eko merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memperkuat pengawasan dan penegakan disiplin internal.
Langkah tersebut, menurut dia, sejalan dengan program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengenai upaya bersih ke dalam.
Program tersebut menitikberatkan pada penguatan integritas setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Ia menegaskan, penegakan kode etik harus berjalan secara transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).
"Polri senantiasa berupaya menjalankan penegakan kode etik secara transparan dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law tanpa memandang jabatan dan pangkat. Tidak ada impunitas dalam penegakan hukum internal," ujarnya. (*)