KETIK, BANGKALAN – Saluran air di sepanjang Sungai Tunjung, mulai Kecamatan Burneh hingga Desa Bilaporah Kecamatan Socah dikeluhkan para petani, karena tersumbat dan tidak lagi mampu mengairi sawah mereka. Kondisi tersebut membuat aktivitas pertanian di sejumlah wilayah terancam terganggu.
Keluhan para petani itu mendapat sorotan dari anggota DPRD Bangkalan, H. Abdul Aziz. Ia menilai persoalan irigasi yang terjadi selama ini menunjukkan belum adanya penanganan serius dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya Dinas Pengairan.
Menurut Abdul Aziz, masalah saluran irigasi yang mampet dan tidak bisa mengairi lahan pertanian di Kecamatan Burneh dan Kecamatan Socah bukanlah persoalan baru. Kondisi tersebut bahkan disebut sudah berlangsung lama dan berulang hampir setiap tahun.
“Ini bukan sekali dua kali terjadi. Persoalan ini sudah lama, bahkan sejak dulu ketika kepala dinasnya masih dijabat Pk Topan” kata Abdul Aziz, Senin, 9 Maret 2026.
"Saat itu masih mendingan pemerintah daerah langsung turun ke lapangan ketika ada keluhan dari petani, petugas operasi dan pemeliharaan (OP) segera diterjunkan untuk membersihkan saluran yang bermasalah.Namun sekarang sudah tidak dilakukan lagi," tambahnya.
Ia juga mengkritik sikap pemerintah daerah yang dinilai kerap melempar tanggung jawab ke pemerintah provinsi terkait pengelolaan saluran irigasi, yang seharusnya ada langkah kolaboratif antara Dinas Pengairan Kabupaten Bangkalan dengan pihak provinsi untuk mengurai persoalan yang terus berulang.
"Pemerintah daerah justru terkesan terlalu berpegang pada aturan administratif yang pada akhirnya tidak berpihak pada kebutuhan petani, ini kan lucu, yang menggarap sawah itu petani Bangkalan, yang membutuhkan air juga petani Bangkalan. Masa dibiarkan terus seperti ini, disuruh menunggu dari Dinas Provinsi” tegasnya
Politisi Partai PPP ini mencontohkan beberapa titik saluran penting di jalur irigasi Tunjung Selatan, mulai dari BIT 1–4 hingga BTS 1–7 di wilayah Kelobungan Bilaporah. Saluran tersebut disebut sangat dibutuhkan oleh petani karena menjadi sumber pengairan utama bagi lahan pertanian warga di lima Desa.
“Saluran ini setiap tahun sangat dibutuhkan oleh petani Desa Tunjung, Langkap, Jaddih, Bilaporah dan Desa Keleyen, dan saluran ini bisa mendukung sampai tiga kali masa tanam. Jadi aneh kalau selalu dilempar ke provinsi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dinas terkait seharusnya tidak menunggu laporan atau keluhan petani terlebih dahulu. Pemantauan rutin terhadap kondisi saluran irigasi dinilai penting agar masalah bisa segera diatasi sebelum berdampak luas.
“Dinas pengairan harus memantau setiap bulan. Lihat langsung apa yang dibutuhkan petani di saluran ini,” katanya.
Lebih jauh, Abdul Aziz mengingatkan bahwa wilayah Kecamatan Burneh dan Socah merupakan salah satu lumbung pangan di Kabupaten Bangkalan. Jika persoalan irigasi terus dibiarkan, hal itu berpotensi menghambat produktivitas pertanian dan target swasembada pangan daerah.
“Kalau ini dibiarkan terus, bisa menghambat swasembada pangan. Artinya ini juga tidak mendukung program Bupati yang ingin meningkatkan sektor pertanian di Bangkalan,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah konkret agar persoalan irigasi yang terus berulang setiap tahun tidak lagi menjadi keluhan para petani.
“Masalah ini selalu muncul setiap tahun. Jadi harus ada perhatian serius dari Pemkab Bangkalan dan Pemprov Jawa Timur, khususnya didua dinas terkait,” pungkasnya.(*)
