GP Ansor Jatim Kecam Tayangan Xpose Uncensored Trans7, Minta KPI dan Dewan Pers Ambil Tindakan Tegas

KETIK, SURABAYA – Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jatim mengecam keras program Xpose Uncensored yang ditayangkan oleh stasiun televisi Trans7. Pasalnya, tayangan itu memuat narasi pelecehan serta merendahkan kiai dan pesantren.

Dalam tayangannya, memuat video tokoh kiai dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lepelle Sampang, serta tokoh-tokoh pesantren lain.

Ketua PW GP Ansor Jatim, H Musaffa Safril, menegaskan bahwa narasi dalam tayangan tersebut telah melecehkan kalangan pesantren dan komunitas santri di Indonesia.

“Pelecehan ini tidak hanya ditujukan kepada Lirboyo, tetapi juga kepada seluruh pesantren dan para kiai yang selama ini menjadi penjaga moral bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa 14 Oktober 2025.

Ia menyebutkan, dengan adanya narasi penghinaan itu, ia mendesak agar Trans7 menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Tak hanya itu, ia meminta agar permohonan maaf dilakukan secara langsung kepada pihak pesantren Lirboyo dan Pesantren Miftahul Ulum, serta masyarakat luas.

"Kami menuntut permintaan maaf resmi dan terbuka dari pihak Trans7," tegas Ketua PW GP Ansor Jatim.

Safril juga mengajak masyarakat luas untuk melakukan boikot terhadap seluruh tayangan Trans7, apabila pihak Trans7 tidak segera meminta maaf.

Menurutnya, aksi boikot ini perlu dilakukan sebagai bentuk protes moral.

"Kami menyerukan kepada masyarakat, terutama kalangan pesantren dan santri untuk melakukan boikot Trans7, bila permintaan maaf tidak dilakukan," ujar Safril.

Menurutnya, kiai dan pesantren merupakan benteng peradaban bangsa. Dari sanalah lahir tokoh-tokoh penting di Indonesia dengan karakter moral yang kuat.

“Siapapun yang melecehkan (kiai dan pesantren) berarti melecehkan jantung moral Indonesia,” tegas Safril.

Ia mengatakan, media sepantasnya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat luas, bukan justru menyebarkan konten bernada provokatif, apalagi sampai melecehkan lembaga pendidikan keagamaan.

Sebab itu, pihaknya juga mendesak Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius agar tidak terulang kembali.

"Kami juga meminta maaf kepada seluruh kader, santri, dan masyarakat luas untuk tetap tenang namun tegas dalam menyikapi persoalan ini, serta menjaga marwah pesantren dengan cara-cara yang bermartabat," pungkasnya. (*)