KETIK, MALANG –
Kementerian Sosial (Kemensos) menggelontorkan Bantuan Sosial (Bansos) hampir Rp1 T sepanjang 2025. Jumlah tersebut disampaikan saat Mensos Saifullah Yusuf saat memberikan arahan pada acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden di Pendopo Kabupaten Malang, Senin, 30 Maret 2026.
Kedatangan Mensos Gus Ipul sapaan Saifullah Yusuf disambut langsung Bupati Malang Sanusi, Wabup Malang Hj Lathifah Shohib dan Sekda Kabupaten Malang Budiar.
Diketahui dari data yang dipaparkan, Bansos Kabupaten Malang yang digelontorkan Kemensos tepatnya senilai Rp952 Miliar. Sebanyak 319.723 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bansos dari berbagai program.
Diantaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp275 Miliar lebih dan sembako Rp375 Miliar lebih. Selanjutnya, permakaman Rp13 Miliar lebih dan PBI JK Rp472 Miliar lebih.
Bupati Malang Sanusi menyampaikan bahwa kehadiran Menteri Sosial menjadi energi tambahan dalam memperkuat kebersamaan dan sinergi pembangunan sosial di Kabupaten Malang.
Hingga saat ini, kata ia, Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya memperkokoh layanan sosial. Mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas perlindungan sosial, hingga penguatan program pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian.
"Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Kementerian Sosial terhadap berbagai program di Kabupaten Malang. mulai dari penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penanganan bencana sosial, hingga kolaborasi dalam penyaluran bantuan kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan lansia tunggal. Sinergi ini membuat langkah kita semakin ringan dan terarah,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT). Hal ini dinilai penting mengingat kondisi sosial masyarakat yang dinamis dan terus berubah.
“Semoga kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Kementerian Sosial dapat terus terjalin dengan baik, tanpa hambatan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Malang,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa bantuan sosial akan diprioritaskan bagi masyarakat pada desil 1 atau kelompok paling miskin.
"Apabila alokasi masih tersedia, penyaluran akan dilanjutkan ke desil 2 dan selanjutnya desil 3," ucapnya.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa penentuan desil tidak dapat dilakukan oleh pendamping PKH, kepala daerah, maupun Menteri Sosial, melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). (*)
