Bupati Bandung: Keluarga Pondasi Pertama Pemerintahan yang Bersih

KETIK, BANDUNG – Pemkab Bandung melalui Inspektorat bekerjasama KPK RI menggelar Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, di Gedung Kalandra Grand Sunshine Soreang, Selasa 12 Agustus 2025.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menandaskan Bimtek Keluarga Berintegritas ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Bandung dalam menjalankan berbagai program antikorupsi secara konsisten.

Lebih dari itu bimtek ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman antikorupsi dan meminimalisasi persoalan korupsi, khususnya bagi ASN dan lingkungan Pemkab Bandung.

"Korupsi bukan saja soal hukum dan aturan, tetapi juga soal moralitas dan budaya. Jika kita ingin menciptakan pemerintahan yang bersih, maka pondasi itu harus dimulai dari keluarga," tandas Bupati Bandung.

Sebab menurutnya keluarga merupakan tempat di mana nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab dan keterbukaan pertama kali diajarkan dan ditanamkan.

Untuk itu, urai bupati, Bimtek Keluarga Berintegritas selama dua hari ini akan fokus kepada tiga hal. Pertama, keluarga sebagai pondasi utama dalam masyarakat. 

"Dengan penekanan kepada peningkatan kapabilitas keluarga, terutama suami dan istri untuk membangun integritas sejak dari rumah," jelas Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Kedua, keterbukaan di dalam keluarga mendorong transparansi antara suami dan istri terkait pendapatan dan pengeluaran, sekaligus memupuk keberanian mengembangkan nilai-nilai antikorupsi.

Ketiga, pengasuhan anak. Penyertaan nilai-nilai integritas dalam proses pengasuhan dan menciptakan SDM yang unggul dan mampu melakukan perubahan positif bagi bangsa ke depan.

"Mudah-mudahan bimtek ini menjadi langkah preventif untuk selalu mengingatkan kepada para Kepala OPD dan seluruh ASN Pemkab Bandung, termasuk saya sendiri sebagai bupati dan keluarga" harap Kang DS.

Nara sumber Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana mengungkapkan, dari hasil kajian dan data, ternyata keluarga sekarang bukan menjadi benteng untuk tidak melakukan korupsi para pejabatnya.

"Tapi ada beberapa beberapa pendorong untuk korupsi seperti dari pihak keluarga, baik istri maupun anaknya," tukas Wawan.

Karena itu pihaknya ingin mengembalikan agar keluarga menjadi salah satu faktor yang membentengi para pasangannya, suami maupun istrinya, termasuk anaknya supaya tidak masuk atau terlibat di korupsi. Ada pula yang melibatkan sopir pribadi maupun pembantu rumahtangganya untuk menutupi hasil korupsinya.

"Karena itu kami mengaja kepada Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wabup, Pak Inspektur Kabupaten Bandung, plus pasangannya masing-masing untuk dapat mengikuti bimtek ini dengan baik," kata Wawan.

Hal ini ditujukan agar pemahaman terhadap korupsi dan nilai-nilai antikorupsi serta pencegahannya dapat lebih dipahami keluarga. "Biasanya, salah satu faktor kenapa para suami itu menjadi koruptor, salah satu pendorongnya biasanya dari istrinya," kata Wawan.

Pihaknya berharap sepulang dari bimtek ini para pasangan suami istri dapat saling menguatkan dan mengingatkan kepada para pasangannya untuk tidak melakukan korupsi.

Terlebih lagi dalam beberapa tahun terakhir, tren terakhir menunjukan keterlibatan keluarga dan ring 1 sendiri terus meningkat.

"Sekarang trennya sudah mulai meningkat peran perempuan yang menjadi koruptor, Ini ironis bagi kita. Ini harus kita rubah," tandas Wawan.

Termasuk di kalangan masyarakat sendiri yang menurut data BPS terdapat kecenderungan penurunan perilaku antikorupsi di masyarakat.

"Data Indeks Perilaku Antikorupsi dari BPS terakhir menunjukkan masyarakat ternyata lebih permisif dalam perilaku korupsi. Menurut BPS dulu nilainya 3,92 poin perilaku antikorupsi masyarakat itu, tapi sekarang menurun menjadi 3,85 poin," ungkap Wawan.(*)