BEM KM UGM Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo, PHK hingga Tindakan Represif Aparat Jadi Sorotan

KETIK, YOGYAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar diskusi publik bertema "Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo" di Pendopo Wisma Kagama dan Boulevard UGM, Sleman, Yogyakarta, pada Senin petang 20 Oktober 2025.

Diskusi yang diikuti sekitar 30 peserta ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan ke depan.

Koordinator BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, menyampaikan bahwa diskusi ini adalah ruang terbuka bagi mahasiswa, akademisi, aktivis, dan masyarakat untuk berkolaborasi mendorong kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan.

"Rezim Prabowo Subianto telah resmi memasuki tahun pertama. Kami berharap Presiden mampu membawa perubahan nyata, bukan hanya Modal Bacot Gede (MBG)," kata Tiyo dalam inti diskusinya, merujuk pada salah satu kritik yang termuat dalam spanduk mereka.

Sorotan Isu Krusial

Dalam diskusi tersebut, BEM KM UGM menyoroti sejumlah masalah utama yang dinilai menimbulkan keresahan dan kontroversi di masyarakat selama satu tahun terakhir. Beberapa isu yang dibahas, antara lain:

Kondisi Perekonomian dan PHK: Peserta menyoroti kondisi perekonomian yang dianggap sulit, merujuk pada data lonjakan angka PHK hingga 32,19 persen dari Januari hingga Juli 2025. Selain itu, angka pengangguran Indonesia juga disebut tertinggi di ASEAN pada Maret 2025, mencapai 4,76 persen.

Kenaikan Pajak PBB: Isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P-2 yang melonjak drastis di berbagai daerah juga menjadi fokus kritik. Disebutkan kenaikan mencapai 1000 persen di Cirebon, 400 persen di Semarang dan Jombang, serta kenaikan signifikan lainnya yang memicu kemarahan masyarakat.

Kenaikan Tunjangan DPR: Diskusi juga menyoroti kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta, di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Hal ini dinilai sebagai ketidakadilan dan kontras dengan kondisi masyarakat.

Tindakan Represif Aparat: BEM KM UGM juga menyinggung peristiwa pada 25-29 Agustus 2025. Mereka mencatat ribuan korban berjatuhan dari tindakan represif aparat, serta mendesak agar praktik pendisiplinan dan kriminalisasi terhadap aktivis dihentikan, karena dianggap mempersempit ruang demokrasi.

Tuntutan dan Aksi Lanjutan

Kelompok mahasiswa ini menggarisbawahi perlunya transparansi dalam pengambilan kebijakan serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program pemerintah. Mereka menyimpulkan bahwa data di lapangan menunjukkan efektivitas kebijakan publik terutama terkait pengelolaan sumber daya alam masih belum optimal.

"Evaluasi ini bukan sekadar menilai, tetapi juga menjadi pengingat agar pemerintah tetap responsif dan bertanggung jawab atas aspirasi rakyat," tegas Tiyo.

Setelah diskusi awal di pendopo, massa kemudian berpindah ke Boulevard Bunderan UGM untuk melanjutkan diskusi dan membentangkan sejumlah spanduk yang berisi kritik keras seperti "1 Tahun Indonesia Siaseng" dan "Setahun Menjabat Rakyat Makin Melarat #Cukupsatutahun".

Diskusi yang berlangsung mulai pukul 16.55 WIB dan selesai pada pukul 18.33 WIB ini, direncanakan menghasilkan rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah dan publik luas sebagai masukan konstruktif untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan dalam keadaan aman. (*)