Beli 1.098 Ekor Pakai APBN, Rerata Sapi Kurban Prabowo Seharga Rp90 Jutaan

KETIK, JAKARTA – Anggaran sekitar Rp100 miliar dari APBN digelontorkan untuk pengadaan 1.098 sapi kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Dengan total anggaran tersebut, rata-rata nilai pengadaan sapi kurban presiden mencapai sekitar Rp91 juta per ekor. 

Pengadaan ribuan sapi itu dilakukan untuk disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia, mulai pemerintah daerah, pondok pesantren, lembaga sosial hingga tokoh agama dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiontoro dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.

“Jadi, sumber anggarannya dari APBN melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden,” ujar Juri.

Ia menjelaskan besaran harga sapi di setiap daerah berbeda-beda karena dipengaruhi bobot sapi dan lokasi pembelian. 

Pemerintah menyesuaikan harga berdasarkan kondisi pasar di masing-masing wilayah.

“Jadi, harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100-an miliar,” katanya.

Menurut Juri, sebanyak 598 ekor sapi dialokasikan untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia. 

Sementara 500 ekor lainnya disalurkan ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, lembaga sosial, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

“Pada tahun ini, dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini, Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi,” ungkapnya.

Distribusi sapi kurban tersebut menjangkau seluruh wilayah administrasi Indonesia, yakni 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah menemukan kendala di sejumlah daerah yang tidak memiliki sapi dengan standar bobot yang ditetapkan Presiden.

Juri mengungkapkan terdapat 46 daerah yang tidak memiliki sapi berbobot sesuai kriteria, yakni antara 800 kilogram hingga 1,3 ton.

Karena itu, beberapa daerah penerima mendapatkan tambahan sapi dari wilayah lain.

“Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilogram sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu, sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu, ada yang mendapatkan dua sapi untuk 46 daerah,” jelasnya.

Jenis sapi yang dipilih pemerintah juga tergolong premium. Di antaranya sapi jenis Simental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Belgian Blue, hingga sapi Bali.

Seluruh sapi dipastikan telah memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam sebagai hewan kurban. Pemerintah memastikan sapi berusia di atas dua tahun, berjenis kelamin jantan, sehat, dan tidak cacat.

“Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya sudah di atas dua tahun dan jantan serta tidak cacat,” terang Juri.

Di balik distribusi ribuan sapi kurban tersebut, pemerintah juga melibatkan peternak lokal dari berbagai daerah di Indonesia.

Pengadaan hewan kurban dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dinas peternakan daerah, hingga Asosiasi Peternak dan Penggemukan Sapi Indonesia.

Pemerintah berharap momentum Iduladha tahun ini tidak hanya memberi manfaat sosial bagi masyarakat penerima, tetapi juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi peternak lokal dan penguatan industri peternakan nasional.

“Sumber-sumber sapi tadi semuanya berasal dari peternak lokal, sehingga diharapkan mereka dapat menjadikan momentum ini untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sapi,” katanya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar penyaluran sapi kurban benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan di masing-masing daerah.

“Presiden memberikan arahan supaya sapi-sapi yang diberikan untuk menjadi sapi kurban ini juga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah masing-masing,” pungkas Juri.(*)