Anggota DPRD Kota Malang Asmualik Soroti Kesenjangan Kebutuhan Warga dan Program Pemerintah

KETIK, MALANG – H. Asmualik, S.T menilai bahwa tantangan terbesar dalam menjalankan peran sebagai anggota DPRD Kota Malang bukan hanya soal merumuskan kebijakan, tetapi memastikan adanya keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan program yang dijalankan pemerintah.

Menurutnya, ketidaksinkronan antara dua hal tersebut masih kerap terjadi di berbagai sektor.

“Tantangan terbesar kita adalah sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat sekaligus anggota Komisi D, Asmualik melihat langsung bagaimana aspirasi masyarakat di lapangan tidak selalu sejalan dengan kebijakan yang telah dirancang. Padahal, menurutnya, kebijakan yang baik seharusnya mampu menjawab kebutuhan nyata warga.

Ia mencontohkan persoalan kemacetan yang masih terjadi di beberapa titik di Kota Malang. Bagi masyarakat, kenyamanan dalam berkendara menjadi kebutuhan sehari-hari. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum sepenuhnya teratasi.

“Kalau masyarakat masih merasakan kemacetan, artinya kita belum puas dalam memberikan pelayanan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti fenomena di sektor pendidikan, di mana banyak siswa harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan sekolah yang dianggap berkualitas. Kondisi ini, menurutnya, kembali menunjukkan adanya ketimpangan antara harapan masyarakat dengan realitas yang ada.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga orang tua. Waktu dan energi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya justru tersita untuk mengantar dan menjemput anak ke sekolah.

“Kalau sekolah terdekat sudah bagus, anak bisa jalan kaki. Orang tua juga bisa melakukan aktivitas lain yang lebih produktif,” tambahnya.

Di sisi lain, Asmualik juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama terkait angka pengangguran. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mampu memastikan ketersediaan lapangan kerja agar tidak terjadi peningkatan jumlah pengangguran setiap tahunnya.

“Kalau bisa, pengangguran itu setiap tahun turun. Sektor-sektor pekerjaan juga harus tetap ada,” tegasnya.

Menurutnya, langkah antisipatif perlu terus didorong agar Kota Malang tidak menghadapi ledakan pengangguran di masa mendatang. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tak hanya itu, Asmualik juga melihat tantangan lain dalam menjaga identitas dan wajah Kota Malang sebagai kota yang nyaman dan inklusif. Ia menilai Malang memiliki keunikan karena dihuni oleh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

Keberagaman tersebut, jika dikelola dengan baik, justru menjadi kekuatan dalam menciptakan kota yang harmonis dan damai. Namun, hal itu juga membutuhkan perhatian agar tetap terjaga di tengah dinamika pembangunan.

“Variasi masyarakat ini harus bisa diaransemen dengan baik, supaya Malang tetap damai seperti sekarang,” ungkapnya.

Bagi Asmualik, berbagai tantangan tersebut tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan komunikasi yang kuat antara pemerintah dan DPRD, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Ia menekankan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat justru menjadi elemen penting dalam memperbaiki kebijakan. Dengan adanya umpan balik tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan program agar lebih tepat sasaran.

Ke depan, ia berharap sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah dapat terus diperbaiki. Dengan begitu, setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga Kota Malang.

“Semakin banyak masukan dari masyarakat, kita bisa tahu apa yang perlu diperbaiki dan diperkuat,” tutupnya.  (*)