.png){kind=logo}
KETIK, BATU – Wali Kota Batu Nurochman mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Batu memperkuat komitmen membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat terwujudnya birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Nurochman saat memimpin Apel Pagi Rutin di Balai Kota Among Tani, Senin, 15 Juni 2026.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh dipandang sebatas upaya memperoleh predikat atau memenuhi persyaratan administratif semata.
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari proses perubahan budaya kerja yang menempatkan integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Keberhasilan reformasi birokrasi hanya dapat dicapai apabila seluruh ASN memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu, pembangunan Zona Integritas harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar target administratif,” ujar Cak Nur, sapaan akrabnya.
Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Batu menetapkan tiga perangkat daerah sebagai unit percontohan pembangunan Zona Integritas, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), serta Kecamatan Bumiaji.
Ketiga instansi tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dan memberikan contoh praktik pelayanan publik yang transparan, profesional, serta bebas dari penyimpangan.
Cak Nur menekankan bahwa komitmen membangun Zona Integritas harus tercermin dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelayanan kepada masyarakat, hingga pengelolaan anggaran daerah.
“Saya berharap komitmen ini tidak berhenti pada seremoni atau deklarasi semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam setiap keputusan, setiap pelayanan, dan setiap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh perangkat daerah,” harap Politisi PKB ini.
Ia menambahkan, budaya integritas harus menjadi bagian yang melekat dalam diri setiap ASN agar mampu menghadirkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat.
Selain menyoroti pentingnya penguatan integritas, Cak Nur juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk terus menjaga kualitas pelayanan publik di tengah dinamika dan tantangan ekonomi yang masih dihadapi.
Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, serta inovasi dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan. (*)
