Tren Micro Tourism Menguat Saat Libur Nataru, Pakar Soroti Mitigasi Bencana dan Overtourism

KETIK, YOGYAKARTA – Momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) memunculkan pergeseran signifikan dalam pola pariwisata nasional. Tren micro tourism atau wisata berskala kecil dengan jarak dekat dan durasi singkat kian menguat dan menjadi pilihan utama masyarakat.

Micro tourism dinilai mampu menekan biaya perjalanan tanpa mengurangi kualitas rekreasi. Pola ini berfokus pada eksplorasi destinasi lokal yang lebih mudah dijangkau serta dianggap memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi.

Pakar Pariwisata Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. M. Yusuf, M.A., mengungkapkan bahwa lonjakan wisatawan di sejumlah destinasi, termasuk Yogyakarta, pada libur Nataru dipengaruhi oleh kemudahan aksesibilitas. Kehadiran jaringan jalan tol dinilai memangkas waktu tempuh secara signifikan sehingga mendorong minat wisatawan.

“Selain akses yang semakin mudah, faktor perceived safety atau persepsi keamanan terhadap risiko bencana juga menjadi pertimbangan utama. Wisatawan memersepsikan Jogja sebagai destinasi yang aman sehingga terjadi lonjakan kunjungan hingga membludak,” ujar Yusuf seperti dikutip dari laman resmi UGM pada Sabtu, 3 Januari 2026. 

Meski demikian, Yusuf mengingatkan pentingnya kesiapan destinasi wisata dalam menghadapi potensi bencana. Ia menekankan bahwa setiap destinasi perlu memiliki roadmap mitigasi bencana yang jelas.

“Setidaknya ada tiga hal penting, yaitu identifikasi potensi bencana, pemanfaatan sumber daya sebagai modal dalam merespons bencana, serta prosedur yang harus dilakukan ketika bencana terjadi,” jelasnya.

Selain isu keselamatan, Yusuf juga menyoroti persoalan overtourism yang kerap terjadi pada akhir pekan dan musim liburan. Untuk mengatasi penumpukan wisatawan, ia mendorong pengelola destinasi mengembangkan konsep weekdays tourism, salah satunya melalui program health and wellness tourism.

Menurutnya, hari kerja menyimpan peluang besar untuk dikembangkan sebagai waktu kunjungan alternatif. Langkah ini tidak hanya mengurangi beban infrastruktur, tetapi juga membantu pemerataan kunjungan wisata. “Sasarannya bisa pengusaha, pensiunan, hingga pekerja remote yang tidak terikat jam kantor,” kata Yusuf.

Di sisi lain, Yusuf melontarkan kritik terhadap wacana subsidi tiket pesawat. Ia menilai kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya transportasi udara.

“Orang berpikir ulang untuk berwisata jauh karena harga tiket pesawat tinggi. Subsidi tiket hanya sebatas bahasa pemasaran. Yang lebih tepat adalah penurunan pajak suku cadang pesawat serta penyesuaian harga avtur dan biaya bandara,” tegasnya.

Ia juga mengkritisi konsep work from mall (WFM) yang dinilai kurang berdampak bagi masyarakat luas. Sebaliknya, Yusuf mendorong gagasan work from tourism destination dengan melibatkan desa wisata yang dikelola masyarakat.

“Ketimbang menghidupkan pusat kapitalis, lebih baik kita berpihak pada masyarakat rentan melalui desa wisata,” ujarnya.

Menutup pandangannya, Yusuf menegaskan bahwa pariwisata inklusif merupakan kunci pengembangan sektor ini ke depan. Menurutnya, kebutuhan akan penyegaran pikiran atau healing merupakan hak seluruh lapisan masyarakat.

Ia mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah dalam menyediakan ruang publik gratis hingga tingkat kecamatan. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada keselamatan.

“Pariwisata inklusif harus mampu menarik minat masyarakat luas, termasuk dari luar daerah, dengan tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik dan mitigasi bencana,” pungkasnya. (*)