Viral Unggahan Lawas Prabowo dan Gerindra Soal Pelemahan Rupiah, Pakar: Jejak Digital Politik Sulit Hilang

KETIK, YOGYAKARTA – Di tengah keluhan berbagai lapisan masyarakat soal nilai tukar rupiah yang masih terus melemah terhadap dolar AS, berbagai ekspresi bermunculan di media sosial. Salah satunya adalah viralnya unggahan lawas dari Prabowo dan Gerindra soal pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. 

Seperti unggahan Partai Gerindra di akun twitternya yang menyebut bahwa nilai Dolar yang tembus hingga Rp 14 ribu sebagai tanda kegagalan pemerintah. Unggahan di akun resmi partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu dibuat pada Agustus 2015 atau saat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Juga ada unggahan di akun resmi Presiden Prabowo Subianto yang menulis seperti ini, "Kondisi rupiah saat ini adalah bukti ekonomi bangsa telah salah urus bung. Hampir semua nilai tambah dinikmati asing," tulis Prabowo dalam cuitannya. Kritik itu ditulis Prabowo pada 11 Desember 2013, atau saat ia menjadi oposisi terhadap pemerintahan Presiden SBY. 

Sejumlah unggahan lawas itu kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Berbagai potongan video, tangkapan layar, hingga pernyataan lama mengenai kondisi ekonomi dibagikan ulang oleh warganet di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjadi di pasar keuangan.

Fenomena tersebut mencuat setelah rupiah dilaporkan menembus level Rp18.200 per dolar Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami tekanan yang memicu beragam respons dari masyarakat di ruang digital.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fajar Junaedi, menilai kemunculan kembali arsip digital tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah maupun partai politik yang kini memegang kekuasaan.

"Fenomena unggahan lama Prabowo dan Partai Gerindra yang kembali viral ini seperti sebuah drama klasik yang dimainkan ulang di panggung digital," kata Fajar kepada Suara.com, -jejaring media Ketik.com- pada Selasa, 9 Juni 2026.

Menurut Fajar, publik saat ini cenderung membandingkan pernyataan yang pernah disampaikan ketika Gerindra masih berada di luar pemerintahan dengan situasi ekonomi yang terjadi saat ini. Pada masa oposisi, kritik terhadap pelemahan rupiah maupun kebijakan ekonomi disampaikan secara tegas. Namun, ketika menghadapi kondisi serupa saat berada di pemerintahan, sebagian masyarakat melihat adanya perubahan dalam pola komunikasi yang digunakan.

Ia menjelaskan bahwa media sosial membuat jejak komunikasi politik sulit hilang. Pernyataan, video, maupun unggahan lama dapat kembali muncul dan menyebar luas dalam waktu singkat, terutama ketika relevan dengan isu yang sedang menjadi perhatian publik.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya memicu perdebatan di media sosial, tetapi juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Fajar menyebut fenomena tersebut sebagai narrative backlash, yaitu situasi ketika narasi politik yang dibangun pada masa lalu justru kembali muncul dan menjadi tekanan bagi pihak yang pernah menyampaikannya.

"Inilah yang dalam teori komunikasi disebut sebagai narrative backlash yaitu ketika narasi masa lalu menjadi boomerang yang menghantam citra hari ini," ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat—khususnya kalangan kelas menengah urban yang aktif di media sosial—cenderung lebih kritis dalam menilai konsistensi sikap para elite politik. Dalam situasi ekonomi yang sedang menghadapi tekanan, perbedaan antara narasi masa lalu dan kondisi saat ini dinilai semakin mudah memunculkan kekecewaan publik.

"Ketika seorang pemimpin atau partai mengkritik keras suatu masalah di masa oposisi, lalu nada bicaranya melunak atau bahkan terkesan downplaying ketika sudah memegang kendali, publik merasakan adanya ketidakselarasan yang kuat," tuturnya.

Menurut Fajar, kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya kredibilitas sumber informasi atau source credibility di mata masyarakat.

"Efeknya adalah penurunan source credibility," kata Fajar.

Lebih lanjut, ia menilai respons pemerintah terhadap kritik yang berkembang akan sangat menentukan persepsi publik ke depan. Jika komunikasi yang dibangun tidak mampu menjawab kegelisahan masyarakat, tingkat kepercayaan publik berpotensi mengalami penurunan.

"Hasilnya adalah erosi kepercayaan yang cepat. Publik tidak hanya kecewa dengan kondisi rupiah, tetapi juga dengan cara pemerintah meresponsnya," tegasnya.

Karena itu, Fajar menyarankan pemerintah tidak menghindari kritik yang pernah disampaikan pada masa lalu. Sebaliknya, pemerintah perlu menjelaskan perubahan konteks yang terjadi sekaligus menunjukkan langkah konkret yang sedang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi.

"Pemimpin tidak perlu malu mengakui masa lalunya. Justru sebaliknya, akui dengan terbuka bahwa kritik dulu lahir dari keprihatinan yang sama, lalu jelaskan bagaimana situasi dan konteks telah berubah," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa di era digital, jejak komunikasi politik akan selalu mudah diakses dan dapat kembali menjadi perhatian publik kapan saja.

"Karena di era digital, tidak ada yang benar-benar 'unggahan lama'. Semua bisa kembali hidup kapan saja. Pada akhirnya, politik bukan hanya soal mengelola negara, tetapi juga mengelola makna dan kepercayaan," pungkasnya. (*)