Transfer Dana Pusat Menyusut, Pemkab Bondowoso Blak-blakan Soal Keuangan di Hadapan Mahasiswa

KETIK, BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso membuka ruang dialog terbuka dengan mahasiswa untuk membahas kondisi fiskal daerah hingga arah pembangunan Kabupaten Bondowoso ke depan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Fatur Rozi, menggelar audiensi dengan perwakilan mahasiswa Bondowoso di Ruang Sabha Bina Praja, Senin (09/03/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum diskusi terbuka antara pemerintah daerah dan kalangan mahasiswa terkait berbagai persoalan strategis yang dihadapi daerah.

Sekda Bondowoso didampingi Asisten I, II, dan III kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bapperida, BPKAD, Bakesbangpol, Bapenda, Dinas Kesehatan, Diskominfo, DLH, Dinas Pendidikan, Perkim Ciptaru, serta Dinas Sosial P3AKB.

Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah kondisi fiskal daerah. Di hadapan para mahasiswa, Sekda memaparkan secara terbuka bahwa pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan cukup signifikan.

"Jika Tahun sebelumnya transfer pusat ke daerah berada di angka sekitar Rp1,769 triliun, kini turun menjadi sekitar Rp1,445 triliun." Ujarnya

Penurunan ini Lanjut Sekda Fathur Rozi, menjadi tantangan bagi daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber pendapatan daerah.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Bondowoso menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Saat ini, sektor pajak daerah menjadi penyumbang terbesar PAD dengan kontribusi mencapai 41 persen. Bahkan pada tahun 2025, sektor ini mencatat pertumbuhan hingga 18,43 persen." imbuhnya.

Pemerintah daerah juga optimistis tren peningkatan PAD akan berlanjut pada 2026. Meski demikian, Sekda menegaskan bahwa Pemkab tidak memiliki rencana untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pemerintah daerah dalam hal ini lebih memilih mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah lainnya tanpa menambah beban kepada masyarakat Bondowoso. 

Selain membahas kondisi keuangan daerah, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hal ini dinilai penting untuk menekan angka kemiskinan di Bondowoso yang saat ini berada di kisaran 12,2 persen atau sekitar 9 ribu penduduk.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang menjadi kebutuhan utama, namun dampaknya tidak akan maksimal tanpa diiringi peningkatan kualitas SDM.

“Pembangunan manusia menjadi kunci agar roda perekonomian daerah dapat bergerak lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)