Tanggapi Perkembangan Bus Trans Jatim, Pengamat Transportasi Unesa: Ini Inovasi Luar Biasa

KETIK, SURABAYA – Pengamat transportasi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dr. Ir. Dadang Supriyatno, MT.,IPU.,ASEAN Eng mengapresiasi sekaligus memuji perkembangan Bus Trans Jatim yang digagas Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur (Jatim)

Kepada Ketik.co.id, Dadang mengungkapkan, pemberian apresiasi ini tidak berlebihan karena Dishub Jatim berhasil menciptakan inovasi luar biasa terhadap perkembangan transportasi di Jawa Timur.

Ini menjadi bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan demi mengembangkan sarana transportasi di Indonesia. Sehingga Dishub Jatim sebagai wakil pemerintah wajib mewujudkan angkutan massal yang layak untuk masyarakat.

"Ini yang digagas kemarin, untuk bidang angkutan kan aglomerasi dengan beberapa rute. Jadi, Gresik-Surabaya-Sidoarjo koridor I, koridor II Mojokerto-Surabaya, koridor III itu sekitar Balongpanggang-Cerme," terang Dadang, Kamis, 12 September 2024.

Koridor lainnya, kata Dadang, seperti yang terakhir rute Terminal Bunder-Paciran Lamongan tidak menutup kemungkinan semakin diperluas. Ini juga yang membuatnya mengapresiasi kebijakan Dishub Jatim.

“Ini saya apresiasi betul, karena pergerakan orang antara kota Gresik-Lamongan-Sidoarjo-Surabaya sudah cukup padat. Makanya harus difasilitasi,” ungkap Dosen sekaligus pendiri Prodi Teknik Rekayasa Transportasi, Fakultas Vokasi, Unesa ini.

Lebih lanjut, dia menjelaskan angkutan regular umum di wilayah tersebut saat ini belum terhubung dengan baik. Oleh karena itu penting adanya peran pemerintah mewujudkan angkutan massal by to service (bts) seperti ini.

Tak hanya itu, doktor lulusan Universitas Brawijaya ini juga mengapresiasi program Bappenas untuk kawasan perkotaan metropolitan menuju megapolitan seperti Surabaya berbasis multimoda.

"Dishub Jatim menyiapkan berbagai macam kajian kecil yang bisa memback-up program dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Surabaya Regional Railway Line (SRRL), itu angkutan perkotaan dan regular yang berbasis rel,” paparnya.

Dari sini jaringan-jaringan yang sejajar dengan jaringan nasional dan provinsi harus dihubungkan dengan koneksitas infrastruktur serta sarananya. Sehingga nantinya konsep yang digagas Bappenas ini bisa terwujud di perkotaan.

“Seperti terakhir kemarin, perencanaan kawasan Gerbang Kertosusilo (GKS) dan GKS plus. Maka di sini peran dari pemerintah provinsi yang menjadi domain dari jalan-jalan provinsi adalah tanggung jawab Dishub Jatim,” jelas Dadang kepada Ketik.co.id.

Dia mengatakan, ada yang perlu diperhatikan terhadap perkembangan transportasi wilayah GKS, yakni adanya keberlanjutan. Dengan kata lain, penting memperhatikan keberlanjutan mempertahankan kualitas pelayanan.

“Kalau kualitas pelayanan bisa dibangun dengan baik, maka animo pengguna menjadi lebih banyak. Ini lebih berat. Justru itu peran pemerintah jadi lebih besar untuk mempertahankan kualitas pelayanan,” katanya.

Dadang juga mengungkapkan, kualitas pelayanan yang terus dipertahankan membuat masyarakat semakin ingin terus menerus menggunakan transportasi massal. Karena mereka merasa puas dengan layanan yang sudah diberikan.

Ini bisa mengurangi angka kecelakaan, terutama pada pengendara roda dua. Terlebih adanya feeder-feeder yang melewati beberapa kota dan kabupaten.

“Ini peran kota kabupaten harus gayung bersambut. Supaya bisa membangun feeder-feedernya, sehingga pelayanan yang diberikan angkutan semi massal ini nyambung dengan feeder-feeder yang dibangun oleh daerah,” jelas Dadang.

Sistem ini penting agar masyarakat tidak mengalami kesulitan saat menggunakan transportasi, mulai dari keluar rumah, menuju halte hingga menuju ke tempat tujuan.

“Dari tempat tujuan, ada lagi angkutan pengumpan yang sampai ke tempat tujuan lagi. Itu prinsip transportasi sustainability. Sebab harus saling terhubung, jadi ada koneksitas. Kalau tidak, transportasi tidak akan diminati masyarakat,” paparnya

Oleh karena itu, untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan ini perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi hingga daerah agar masyarakat semakin mudah menikmati layanan transportasi di suatu wilayah.(*)