Soroti Degradasi Nilai Pancasila, PMII Pacitan Minta Pejabat Bisa Jadi Contoh Anak Muda

KETIK, PACITAN – Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan sebagai lima sila, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama oleh para pejabat dan pemimpin publik.

Hal itu diutarakan oleh Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pacitan, Sunardi, dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026.

Menurutnya, masih banyak masyarakat, termasuk generasi muda, yang memahami Pancasila sebatas teori tanpa menjadikannya pedoman dalam kehidupan sehari-hari. 

Karena itu, imbuhnya, peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum refleksi untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai dasar bangsa benar-benar diterapkan.

“Pancasila sering kali hanya menjadi hafalan lima sila, belum diaplikasikan secara utuh dalam tindakan maupun kebijakan,” kata Sunardi, Sabtu, 30 Mei 2026.

Ia menjelaskan, tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada minimnya pengetahuan tentang Pancasila, melainkan pada implementasinya dalam kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan. 

Menurut Sunardi, masyarakat saat ini membutuhkan keteladanan, bukan sekadar slogan kebangsaan.

Ia menyebut perilaku seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, kolusi, nepotisme, diskriminasi pelayanan publik, hingga sikap arogan dan antikritik merupakan contoh tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Bagaimana generasi muda mau percaya pada nilai keadilan sosial jika masih melihat praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok tertentu dibanding kepentingan rakyat luas,” katanya.

Dalam pandangan PMII, pejabat publik harus menjadi contoh dalam menjunjung kejujuran, keadilan, keterbukaan terhadap kritik, semangat gotong royong, serta keberpihakan kepada masyarakat kecil.

“Pejabat harus menjadi contoh dalam menjunjung kejujuran, keadilan, semangat gotong royong, dan keberpihakan kepada masyarakat. Keteladanan itu jauh lebih efektif dibanding sekadar slogan atau seremoni,” tegas Sunardi.

PMII Pacitan juga menilai sejumlah tindak pidana yang masih marak terjadi turut mencerminkan belum kuatnya implementasi nilai-nilai Pancasila.

Selain perilaku individu, organisasi mahasiswa tersebut juga mengingatkan agar setiap kebijakan publik benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, memperlebar kesenjangan sosial, mengabaikan aspirasi rakyat, atau tidak transparan dinilai bertentangan dengan semangat keadilan sosial dalam Pancasila.

Sunardi mengatakan tantangan terhadap Pancasila saat ini tidak selalu hadir dalam bentuk ancaman terhadap dasar negara secara langsung.

Ancaman yang lebih nyata justru muncul ketika nilai toleransi, persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial mulai memudar dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Karena itu, PMII Pacitan mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius memperkuat pendidikan karakter kebangsaan, memperluas ruang partisipasi pemuda, serta meningkatkan literasi digital guna menghadapi penyebaran hoaks, radikalisme, dan polarisasi sosial di media sosial.

“Menjaga Pancasila berarti menjaga karakter bangsa. Kalau pemimpin memberi contoh yang baik, masyarakat dan generasi muda akan lebih mudah mengikuti. Bukan malah melakukan sebaliknya,” pungkasnya.(*)