KETIK, HALMAHERA SELATAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, mendesak pemerintah daerah segera melunasi utang kepada pihak ketiga senilai sekitar Rp64 miliar.
Desakan itu disampaikan Ketua Fraksi PKB, Safri Talib, dalam pandangan umum terhadap Rancangan APBD 2027 pada Rapat Paripurna ke-36, Kamis 19 November 2026.
Safri merinci, kewajiban pembayaran tersebut tersebar di dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp43 miliar dan Dinas PUPR sekitar Rp21 miliar.
Ia menegaskan, pelunasan harus diprioritaskan bagi rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai prosedur.
“Fraksi PKB mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan pembayaran utang,” kata Safri.
Baca Juga:
Legislator PKB Minta Pemerintah Kaji Ulang PTKP sebelum Berlakukan Kebijakan BaruLebih jauh, Safri mengingatkan bahwa tunggakan tersebut bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan tanggung jawab keuangan yang harus dituntaskan.
“Utang daerah wajib hukumnya untuk dibayarkan,” tegasnya.
Fraksi PKB meminta Pemkab Halsel memastikan penyelesaian kewajiban tersebut melalui APBD sesuai ketentuan agar tidak terus membebani keuangan daerah.