Wabup Helmi Soroti Peningkatan Kekerasan Seksual Anak di Halmahera Selatan

19 November 2026 19:46 19 Nov 2026 19:46

Thumbnail Wabup Helmi Soroti Peningkatan Kekerasan Seksual Anak di Halmahera Selatan

Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin saat sambutan (Foto: Ongen For Ketik.com)

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, terus meningkat. Data yang dipaparkan pemerintah daerah mencatat 17 kasus pada 2024, naik menjadi 39 kasus pada 2025, dan mencapai 44 kasus pada 2026.

Angka tersebut disampaikan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, saat membacakan pendapat akhir Bupati dalam Rapat Paripurna ke-37 DPRD Halsel, Kamis 19 November 2026.

Sidang itu mengagendakan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan.

Lonjakan angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah setempat.

Persoalan itu dinilai membutuhkan langkah antisipatif sejak dini. Ketimpangan relasi kuasa, tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran publik hingga terbatasnya bantuan bagi korban menjadi sejumlah faktor pemicu.

"Pemerintah tidak boleh hanya hadir setelah kekerasan terjadi. Pemerintah harus membangun sistem pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan secara terpadu," ujar Helmi saat membacakan pidato tersebut.

Melalui regulasi yang tengah dibahas, Pemkab Halsel berupaya memperkuat mekanisme pengaduan, menjamin kerahasiaan identitas korban, serta menyediakan layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum dan rumah aman.

Rancangan tersebut juga mencakup rehabilitasi hingga pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.

Pemerintah daerah telah menyampaikan persetujuan agar Ranperda itu disahkan menjadi Perda.

Namun, Helmi menekankan bahwa lahirnya sebuah aturan harus diikuti manfaat nyata. Keberpihakan terhadap kelompok rentan menjadi ukuran penting dalam pelaksanaannya.

Harapan tersebut dituangkan melalui pesan khusus kepada seluruh pemangku kepentingan.

"Saya berharap Perda ini tidak berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi benar-benar menjadi instrumen perlindungan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Halmahera Selatan," ungkapnya.

Tombol Google News

Tags:

Kekerasan seksual anak Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin perlindungan anak Kasus Kekerasan