KETIK, HALMAHERA SELATAN – Anggota DPRD Halmahera Selatan dari Partai Golkar, Hi. Sagaf Hi. Taha, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar tidak menempatkan aspirasi hasil reses DPRD sebagai usulan kelas dua. Ia menegaskan, pokok-pokok pikiran legislatif dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan dua sumber penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Penegasan itu disampaikan Sagaf kepada Ketik.com seusai Rapat Paripurna ke-34 Masa Persidangan III DPRD Halmahera Selatan dengan agenda penyampaian rekomendasi hasil reses tahun 2026, Jumat 13 November 2026.
Dalam wawancara tersebut, Sagaf menjelaskan maksud istilah dikotomi yang sebelumnya ia kemukakan di ruang sidang.
Menurutnya, perbedaan mekanisme penjaringan kebutuhan warga semestinya tidak melahirkan perlakuan yang timpang dalam penyusunan agenda pembangunan tahunan.
"Hasil reses dan musrenbang itu sama-sama muncul dalam RKPD. Dari situ bupati merumuskan program yang disesuaikan dengan RPJMD serta visi dan misi pemerintah daerah," jelasnya.
Sagaf kemudian mengingatkan dampak yang harus ditanggung lembaga legislatif apabila suara konstituen tak kunjung memperoleh tindak lanjut. Persoalan tersebut, kata dia, berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.
"Jangan dianggap hasil reses itu program sisipan. Konsekuensinya, masyarakat nanti bilang reses berulang-ulang hanya bohong. DPRD akhirnya dianggap tidak amanah dan tidak responsif," ujarnya.
Ia juga menekankan perbedaan jangkauan penyerapan kebutuhan publik melalui mekanisme perencanaan formal dan kunjungan anggota dewan. Keduanya dinilai memiliki fungsi yang saling melengkapi.
"Musrenbang biasanya di tingkat kecamatan dan kabupaten. Sementara DPRD turun reses sampai tingkat RT dan RW, sehingga aspirasi masyarakat benar-benar terserap sampai ke akar," ungkapnya.
Mengenai istilah dikotomi, Sagaf menyoroti adanya persepsi sektoral yang seolah memisahkan kedua jalur tersebut ke dalam ruang pembahasan berlainan.
"Jangan sampai muncul pandangan bahwa hasil reses berada di satu kamar, sementara musrenbang di kamar lain. Kita harus memakai dua mata supaya terang-benderang, tidak boleh sebelah mata," katanya.
Kritik Sagaf secara khusus diarahkan kepada jajaran pelaksana teknis. Baginya, persoalan bukan terletak pada kepemimpinan kepala daerah, melainkan kemampuan birokrasi mengurai arah kebijakan menjadi langkah operasional yang selaras.
"Ini bukan salahnya bupati. SKPD harus mampu menerjemahkan visi dan misi itu karena teknisnya ada pada mereka. Jangan sampai masing-masing SKPD hanya berjalan menurut kemauannya sendiri," tegasnya.
Sebagai jalan keluar, Sagaf menawarkan penyatuan seluruh masukan melalui penilaian berdasarkan skala kebutuhan, keselarasan arah pembangunan, dan prioritas kebijakan.
Ia menyebut persoalan tersebut bukan hal baru. Pesan serupa, menurutnya, telah berulang kali disampaikan dalam forum paripurna sebagai pengingat bersama antara legislatif dan eksekutif.
"Kalau aspirasi itu tidak sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah, silakan diabaikan. Tetapi sepanjang selaras dengan program prioritas, mengapa tidak? Hasil musrenbang dan reses harus menjadi sumber pertimbangan bersama," pungkasnya.
