Pengunduran Diri Gibran Disorot Akademisi UB, Dinilai Menguji Kualitas Demokrasi Indonesia

KETIK, MALANG – Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden Indonesia pada Kamis, 12 November 2026. Kemunduran Gibran ini menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya Akademisi Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari, Ph.D. Ia menyoroti pengunduran diri Gibran yang dinamakan menguji kualitas demokrasi dan akuntabilitas lembaga negara di Indonesia.

Pengunduran diri Gibran tidak hanya sekadar dilihat sebagai keputusan personal seorang pejabat, tetapi juga dipahami dengan perspektif kepemimpinan politik, tekanan publik, serta mekanisme konstitusional. 

Wawan menyampaikan bahwa keputusan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden tidak bisa dipahami sebagai inisiatif individu, tetapi juga perlu melihat dinamika struktural dan tekanan publik yang berkembang. 

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan politik tidak pernah bekerja dalam ruang hampa. Sehingga, keputusan pemimpin selalu berada dalam konteks sosial dan politik yang turut memengaruhi arah kebijakan maupun tindakan politik.

"Tekanan politik menunjukkan bahwa demokrasi sedang bekerja. Akuntabilitas publik menuntut demokrasi hadir melalui tekanan publik, baik opini yang disampaikan oleh elite maupun masyarakat luas," jelas Wawan.

Tekanan publik terhadap kepemimpinan Gibran telah berkembang cukup pesat dalam jangka waktu kurang lebih dua tahun terakhir dan menjadi bagian dari proses pengawasan masyarakat terhadap pejabat publik.

Tiga Aspek dalam Pengunduran Diri Gibran

Terdapat tigas aspek penting dalam membaca pengunduran diri Gibran Melalui perspektif kepemimpinan politik dan demokrasi. Dengan tiga aspek ini, alasan pengunduran diri Gibran bisa dipahami.

Pertama, hubungan antara pilihan pemimpin dan tekanan publik. Wawan Sobari menjelaskan bahwa menurut sistem demokrasi, seorang pemimpin menentukan keputusan tidak dapat terlepas dari tuntutan masyarakat untuk lebih transparansi, integritas, dan pertanggungjawaban kekuasaan.

Tekanan publik menjadi salah satu instrumen untuk memastikan pejabat negara tetap berada dalam pengawasan masyarakat. 

Kedua, pengunduran diri seorang pejabat memiliki makna dalam kehidupan demokrasi. Praktik demokrasi memiliki ketegangan yang melekat, di mana masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu menjalankan perintah secara efektif.

Sementara itu, masyarakat juga menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan integritas yangjuga tak lepas dari pengawasan publik.

Oleh karena itu, pengunduran diri Gibran tidak serta media mengakhiri pertanyaan publik mengenai legitimasi, kepatuhan terhadap aturan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan politik. 

"Persoalan legitimasi, kepatuhan aturan, dan kepercayaan publik tetap menjadi ranah yang harus dijawab melalui mekanisme hukum dan politik. Kehadiran lembaga demokrasi seperti DPR dan MPR menjadi keniscayaan dalam memastikan pertanggungjawaban demokratis setelah pengunduran diri Wakil Presiden," ungkapnya.

Menurut Wawan penting untuk memisahkan tiga bentuk pertanggungjawaban, mulai dari tanggung jawab hukum, tanggung jawab politik, dan penilaian publik.

Ketiganya memiliki jalur mekanisme yang berbeda sehingga tidak boleh dicampuradukkan.

Dalam kehidupan demokrasi, ketiga jalur tersebut harus berjalan secara sehat, berlandaskan integritas, dan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Dalam ketiga aspek tersebut, peran institusi negara dalam mengelola pergantian kepemimpinan menjadi sangat penting. Wawan menilai mekanisme konstitusional menjadi perhatian utama setelah pengunduran diri Gibran, terutama terkait proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Wawan menjelaskan dengan rujukan pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

Menurutnya, konstitusi telah memberikan kewenangan kepada Presiden dan MPR dalam proses tersebut. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan tahapan, batas waktu dan prinsip akuntabilitas agar proses pergantian jabatan berlangsung secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini, presiden menghadapi tantangan untuk mengajukan dua nama calon pengganti yang selanjutnya akan diproses melalui mekanisme di MPR. Proses tersebut bukan sekadar persoalan menentukan figur pengganti, melainkan juga menjadi bagian dari bagaimana institusi demokrasi menjalankan mandat konstitusi.

Wawan mengingatkan bahwa komunikasi Presiden dengan pimpinan partai politik tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan calon pengganti Wakil Presiden.

"Demokrasi tidak hanya bekerja di kalangan elite politik. Esensi demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, Presiden tidak bisa mengulang persoalan yang sama terkait legitimasi dan integritas dengan hanya mempertimbangkan suara elite politik," tegasnya.

Alumni Doktor Flinder University Australia ini menilai suara publik tetap perlu menjadi pertimbangan penting dalam proses pergantian tersebut. Menurutnya, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan opini dan memberikan penilaian terhadap figur-figur yang berpotensi menjadi calon pengganti Wakil Presiden.

Beberapa nama pengganti Gibran telah diperbincangkan, seperti Sugiono, Sufmi Dasco Ahmad, dan Puan Maharani. Hal ini menunjukkan bahwa proses pergantian kepemimpinan juga menjadi perhatian masyarakat.

Meski demikian, Wawan menegaskan bahwa kewenangan mengusulkan kandidat tetap berada pada Presiden yang sesuai ketentuan konstitusi. Sementara itu, opini publik dapat menjadi alarm sekaligus masukan untuk mengukur penerimaan masyarakat terhadap figur yang diusulkan.

"Biarkan publik memberikan opininya. Presiden memang memiliki kewenangan untuk menentukan kandidat, tetapi suara publik tetap penting sebagai pengingat agar proses ini tidak melahirkan persoalan legitimasi dan integritas yang baru," jelasnya.

Pengunduran Diri Gibran Menjadi Ujian bagi Institusi Demokrasi

Lebih mendalam, Wawan memandang pengunduran diri Gibran sebagai ujian demokratis yang bukan hanya terletak pada kesediaan seorang pejabat untuk mundur ketika menghadapi tekanan publik. 

Ujian yang lebih mendasar adalah bagaimana lembaga negara mengelola konsekuensi dari keputusan tersebut secara tertib, bermartabat, dan berintegritas.

Menurutnya, kepemimpinan demokratis bukan hanya diukur dari besarnya kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, melainkan kualitas kepemimpinan juga dinilai dari bagaimana seorang pemimpin merespons tekanan, memberikan penjelasan kepada masyarakat, serta memperlakukan aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, publik tetap membutuhkan penjelasan yang memadai mengenai pertanggungjawaban kepemimpinan selama Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Wawan menekankan bahwa pengunduran diri tidak seharusnya membuat pertanyaan mengenai akuntabilitas kepemimpinan sebelumnya berhenti begitu saja.

Wawan juga menilai bahwa peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia. Setidaknya terdapat tiga pertanyaan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni apakah aturan berlaku secara konsisten bagi semua pihak, apakah proses politik mampu menjaga kepentingan publik, dan apakah institusi negara dapat dipercaya untuk menyelesaikan persoalan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

"Pada titik ini, kepemimpinan tidak cukup diukur dari seberapa besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, tetapi bagaimana ia merespons tekanan dan memperlakukan aturan yang berlaku. Yang penting adalah apakah institusi kita mampu menyelesaikan persoalan ini dengan tetap menjaga akuntabilitas dan integritas," pungkasnya.(*)