Pemprov Jatim Genjot Program PESTANA, Pesantren di Madura Jadi Garda Tangguh Bencana

KETIK, SAMPANG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Program Pesantren Tangguh Bencana (PESTANA) di Madura.

Kegiatan ini diikuti perwakilan Biro Kesra Setdaprov Jatim, Bagian Kesra kabupaten se-Madura Raya, Kementerian Agama, BPBD, serta Dinas Sosial.

Rakor menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Jenderal Jaringan Kyai Santri Nasional sekaligus Tim PESTANA Jawa Timur, Moh. Ghofirin, serta Ketua Tim Pencegahan BPBD Jatim, Dadang Iqwandy.

Kepala Bakorwil IV Pamekasan Dra. Sufi Agustini yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan Sri Rukmiati menyampaikan bahwa Madura memiliki kekuatan besar melalui keberadaan pesantren yang jumlahnya sangat banyak dan berpengaruh di masyarakat.

Namun, wilayah Madura juga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem.

“Kesiapsiagaan bencana menjadi kebutuhan mendesak. Pesantren memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat pembentukan karakter masyarakat tangguh bencana,” ujar Sri Rukmiati, Jumat, 17 April 2026.

Ia menegaskan pentingnya pembekalan pengetahuan kebencanaan kepada santri agar mampu berperan dalam situasi darurat.

Selain itu, pihaknya mendorong penguatan program PESTANA melalui kolaborasi antara pemerintah, pesantren, dan pemangku kepentingan, termasuk percepatan pembentukan SK Tim Pesantren Tangguh Bencana di tiap kabupaten di Madura.

Sementara itu, Moh. Ghofirin mengungkapkan besarnya potensi pesantren dalam mendukung ketangguhan bencana. Secara nasional, terdapat lebih dari 4,8 juta santri dan 39 ribu pesantren. Di Jawa Timur sendiri tercatat 7.345 pesantren dengan lebih dari 655 ribu santri.

Meski demikian, implementasi program PESTANA di Jawa Timur masih rendah. Dari 38 kabupaten/kota, baru delapan daerah yang merespons secara aktif.

“Kondisi ini menunjukkan perlunya dorongan bersama agar program berjalan lebih optimal,” ujarnya.

Ghofirin juga menyoroti masih banyak pesantren yang belum memiliki sarana dasar penanggulangan bencana, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, alat pemadam kebakaran, hingga pompa air.

Ia menambahkan, penguatan program dapat dimulai dari pembentukan satuan tugas di pesantren, peningkatan edukasi kebencanaan, serta pelatihan tanggap darurat seperti pertolongan pertama dan simulasi evakuasi.

Selain itu, integrasi materi kebencanaan dalam kurikulum pesantren dinilai penting, baik melalui Fiqih Kebencanaan maupun Akhlak Kebencanaan.

Di sisi lain, Dadang Iqwandy menyampaikan bahwa jumlah pesantren di Jawa Timur yang berpotensi terdampak bencana sangat tinggi. Dari total 7.345 pesantren, sekitar 6.552 masuk kategori rawan tinggi.

Ia mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan saat terjadi gempa, dengan tidak panik dan segera mencari tempat aman untuk menghindari risiko tertimpa bangunan.

“Keselamatan sangat ditentukan oleh kesiapsiagaan diri dan lingkungan,” ujarnya.

Dadang juga mengingatkan potensi fenomena El Nino pada semester kedua 2026 dengan peluang 50–60 persen yang dapat memicu kondisi cuaca lebih kering.

Ia menekankan pentingnya pembentukan tim siaga bencana di setiap pesantren serta penerapan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang saat ini masih terbatas.

Sebagai informasi, Rakor Penguatan Program Pesantren Tangguh Bencana digelar di Ruang Rapat Trunojoyo pada Kamis, 16 April 2026. (*)