Muhammadiyah Jatim Siapkan LKSA Berstandar Nasional, Akreditasi Jadi Target Utama

KETIK, MALANG – Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur memperkuat kualitas tata kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Sosial Wilayah III Jawa Timur.

Kegiatan yang digelar di Muhammadiyah Boarding School (MBS) Al Amin Putri Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu, 18 Juli 2026, menjadi langkah strategis untuk menyiapkan akreditasi sekaligus memastikan pengelolaan lembaga sosial tetap berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

Mengusung tema “Sinergi Evaluasi dan Pembinaan: Mengintegrasikan Ideologi Muhammadiyah dalam Sistem Manajemen AUM Sosial” dan diikuti lebih dari 30 peserta yang berasal dari MPKS Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), serta pengurus dan pengelola LKSA Muhammadiyah maupun Aisyiyah di Malang Raya, Kabupaten dan Kota Pasuruan, serta Blitar.

Forum tersebut tidak hanya membahas aspek administrasi dan tata kelola lembaga, tetapi juga menegaskan pentingnya menjadikan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah sebagai fondasi dalam setiap pelayanan sosial kepada masyarakat.

Mewakili Ketua PDM Kabupaten Malang, Ketua MPKU Kabupaten Malang, Abu Bakar, mengatakan pengelolaan LKSA merupakan implementasi nyata ajaran Islam sebagaimana terkandung dalam Surah Al-Ma’un.

Menurutnya, Muhammadiyah telah lama menunjukkan komitmennya dalam pelayanan sosial melalui pengelolaan panti asuhan dan berbagai lembaga kesejahteraan sosial.

“Pengelolaan LKSA merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai QS Al-Ma’un yang selama ini dijalankan Muhammadiyah secara konsisten dan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Ia berharap seluruh peserta mampu menerapkan sekaligus menyebarluaskan materi yang diperoleh kepada pengurus LKSA di daerah masing-masing sehingga kualitas pengelolaan lembaga semakin meningkat dan kesiapan menghadapi proses akreditasi dapat terus diperkuat.

“Melalui bimtek ini kami berharap peserta dapat menjadi penggerak peningkatan kualitas pengelolaan LKSA, termasuk dalam mempersiapkan akreditasi. Totalitas mengelola LKSA merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, meskipun pengabdian ini tidak selalu diikuti dengan imbalan materi yang besar,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPKS PWM Jawa Timur, Fadly Yulianto, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan LKSA Muhammadiyah di sejumlah daerah sekaligus sebagai upaya meningkatkan mutu layanan melalui proses akreditasi.

“Bimtek ini kami selenggarakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan LKSA sekaligus mempersiapkan lembaga menuju akreditasi,” jelas Fadly.

Menurutnya, akreditasi bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi menjadi tolok ukur kualitas pelayanan sosial yang diberikan kepada anak-anak binaan. 

Karena itu, setiap LKSA didorong memenuhi standar yang telah ditetapkan tanpa meninggalkan identitas Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang berorientasi pada pelayanan umat.

Dalam kegiatan tersebut peserta memperoleh dua materi utama, yakni Implementasi Monitoring dan Evaluasi serta Akreditasi LKSA Muhammadiyah dan Aisyiyah Jawa Timur, yang membahas mekanisme penilaian, indikator evaluasi, hingga standar akreditasi lembaga.

Peserta juga mengikuti simulasi monitoring dan evaluasi serta akreditasi, sehingga dapat memahami secara langsung proses penilaian lapangan, penyusunan dokumen pendukung, hingga strategi menghadapi akreditasi secara sistematis.

Sesi simulasi menjadi salah satu agenda yang paling diminati karena memberikan gambaran nyata mengenai kesiapan lembaga dalam memenuhi standar pelayanan.

Selain itu, forum diskusi dimanfaatkan peserta untuk saling bertukar pengalaman terkait pengelolaan administrasi, pelayanan, sumber daya manusia, hingga pengembangan kelembagaan.

Melalui kegiatan tersebut, MPKS PWM Jawa Timur berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara MPKS PDM dan seluruh pengelola LKSA di Wilayah III Jawa Timur. 

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu mendorong perbaikan kualitas tata kelola lembaga, memperkuat profesionalisme pelayanan sosial, serta menghadirkan amal usaha Muhammadiyah yang semakin terpercaya dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. (*)