KETIK, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan langkah preventif menghadapi musim kemarau. Salah satunya melalui Pembinaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan Mitigasi Dampak Kekeringan. Kegiatan ini digelar Rabu, 6 Mei 2026, di Ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro.
Kegiatan ini dihadiri oleh para Camat, Kepala Desa, 73 Pengurus HIPPAM dari 20 kecamatan, perwakilan PDAM, serta tamu undangan terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa akses air bersih menjadi prioritas utama pemerintah. Apalagi, prediksi cuaca pada 2026 menunjukkan adanya fenomena El Nino yang berpotensi memicu kemarau panjang di Bojonegoro.
Lebih lanjut, sebanyak 73 desa diprediksi menjadi wilayah rawan kekeringan sehingga masuk prioritas penanganan. Karena itu, pemetaan pembangunan HIPPAM perlu dilakukan untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang.
"Masalah air adalah masalah vital. Musim kemarau diprediksi mulai masuk Mei, dan puncaknya diperkirakan terjadi secara ekstrem pada Agustus hingga September mendatang," ujar Nurul Azizah.
Baca Juga:
Bojonegoro Raih Tiga Penghargaan di Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Award 2026Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, terdapat 73 desa di 20 kecamatan yang masuk dalam peta rawan kekeringan. Oleh karena itu, Pemkab Bojonegoro mulai melakukan penyisiran mendalam untuk memetakan kebutuhan teknis serta jadwal operasional distribusi air di wilayah terdampak. Utamanya bersinergi dengan BPBD Kabupaten Bojonegoro.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, Satito Hadi, menjelaskan, ketersediaan air bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Ia menilai peran pengelola HIPPAM sangat krusial sebagai garda terdepan pemenuhan air bersih di tingkat desa.
"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan HIPPAM, terutama dalam manajemen mitigasi kekeringan. Dari 73 pengelola HIPPAM yang hadir hari ini, kami sisir satu per satu mulai kendala hingga kesiapannya agar masyarakat tidak kesulitan air saat kemarau nanti," tegas Satito.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pengelola HIPPAM, diharapkan dampak kekeringan tahun ini dapat diminimalkan secara efektif dan berkelanjutan. (*)