Krisis Air Mengintai, Infrastruktur SDA di Kawasan Karst Pacitan Butuh Penanganan Khusus

KETIK, PACITAN – Ancaman krisis air bersih kembali membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Pacitan seiring prediksi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebih panjang.

Kawasan bentang alam karst di dua kecamatan, yakni Kecamatan Punung dan Donorojo disebut menjadi wilayah paling rentan mengalami keterbatasan air sehingga membutuhkan penanganan infrastruktur sumber daya air (SDA) secara khusus.

Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pun terus menyusun skala prioritas pembangunan infrastruktur air dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan kekeringan, jumlah penduduk terdampak, hingga potensi sumber air yang tersedia.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Pacitan, Tri Ascaryo, mengatakan kawasan karst memiliki karakteristik geologi yang menyebabkan air permukaan relatif sulit bertahan, sehingga masyarakat lebih rentan mengalami kekurangan air saat musim kemarau.

"Kawasan karst di Kabupaten Pacitan yang paling rentan terhadap keterbatasan air pada musim kemarau berada di Kecamatan Punung dan Kecamatan Donorojo. Karakteristik geologi kawasan karst menyebabkan air permukaan relatif terbatas sehingga masyarakat di beberapa wilayah masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan air, terutama pada musim kemarau yang berkepanjangan," ujar Tri Ascaryo kepada Ketik.com, Kamis, 6 Agustus 2026

Meski demikian, Tri menegaskan pembangunan infrastruktur air tidak hanya diprioritaskan berdasarkan wilayah administrasi ataupun kawasan karst semata.

Menurutnya, Dinas PUPR menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan hasil pemetaan, survei lapangan, serta evaluasi berkala yang mempertimbangkan berbagai indikator.

Di antaranya tingkat kerawanan kekeringan, jumlah penduduk yang terdampak, luas lahan pertanian yang membutuhkan pasokan air, kondisi infrastruktur yang sudah ada, hingga potensi sumber air yang tersedia.

"Penentuan prioritas pembangunan tidak semata-mata didasarkan pada batas wilayah administrasi. Pemerintah menetapkannya berdasarkan kajian teknis sehingga pembangunan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," jelasnya.

Ia menambahkan, pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan air, baik untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat maupun mendukung sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang ekonomi Pacitan.

Masih Ada Embung yang Belum Optimal

Selain pembangunan baru, Dinas PUPR juga mengakui masih terdapat sejumlah embung dan bangunan sumber daya air yang pemanfaatannya belum maksimal.

Menurut Tri, kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda di setiap lokasi.

Pada beberapa embung, debit air turun drastis ketika musim kemarau bahkan hingga mengering. Kondisi itu diperparah oleh sedimentasi yang mengurangi kapasitas tampung embung.

Di sisi lain, masih terdapat jaringan distribusi air yang belum menjangkau seluruh wilayah pelayanan, sehingga air yang tersedia belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

"Masih terdapat beberapa embung dan bangunan sumber daya air yang pemanfaatannya belum optimal. Penyebabnya antara lain menurunnya debit air pada musim kemarau, sedimentasi yang mengurangi kapasitas tampung, jaringan distribusi yang belum sepenuhnya terbangun, serta perlunya rehabilitasi dan pemeliharaan," katanya.

Selain faktor teknis, Tri menilai penguatan kelembagaan pengelola di tingkat masyarakat juga menjadi kunci agar infrastruktur yang telah dibangun dapat terus berfungsi secara berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur baru, tetapi juga melakukan rehabilitasi embung, penyempurnaan jaringan distribusi, peningkatan kapasitas bangunan, hingga pembinaan kelompok pengelola.

Perubahan Iklim Jadi Tantangan Baru

Tri mengungkapkan perubahan iklim kini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sumber daya air di Kabupaten Pacitan.

Menurutnya, pola curah hujan yang semakin tidak menentu membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang, sedangkan pada musim penghujan justru sering terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat.

Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan sekaligus banjir di sejumlah wilayah.

"Perubahan iklim memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air. Karena itu setiap perencanaan kini mengintegrasikan aspek ketahanan terhadap perubahan iklim," ujarnya.

Langkah yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas tampungan air, konservasi daerah resapan, rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, hingga mendorong penggunaan air secara lebih efisien.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga terus mendorong upaya konservasi sumber daya air melalui kolaborasi dengan berbagai pihak agar pengelolaan air dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Siapkan Berbagai Langkah Hadapi Kemarau

Menghadapi puncak musim kemarau, Dinas PUPR bersama berbagai instansi juga telah memperkuat kesiapsiagaan.

Berbagai langkah dilakukan mulai dari pemantauan kondisi embung, mata air, sungai, hingga sumber-sumber air lainnya secara berkala.

Pemerintah juga melakukan identifikasi wilayah rawan kekeringan, mengoptimalkan operasi embung dan bendung, memelihara jaringan irigasi, hingga berkoordinasi dengan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam mengatur pembagian air agar lebih merata.

Apabila kondisi kekeringan semakin meluas, Pemkab Pacitan juga menyiapkan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat.

"Partisipasi masyarakat juga sangat penting. Kami mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijaksana dan hemat sehingga kebutuhan rumah tangga maupun sektor pertanian tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau," katanya.

PUPR juga mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan wilayah yang mengalami kekeringan melalui Hotline Posko/Satgas Kekeringan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo di nomor 0821-3250-6656.

Laporan diharapkan memuat lokasi kejadian, kondisi di lapangan, dokumentasi foto atau video, serta nomor kontak pelapor agar memudahkan proses verifikasi dan penanganan.

Tri menegaskan, sinergi antara pemerintah, BBWS Bengawan Solo, pemerintah desa, HIPPA, hingga masyarakat menjadi kunci untuk meminimalkan dampak kekeringan yang diperkirakan kembali melanda Pacitan pada musim kemarau tahun ini.(*)