KETIK, JAKARTA – Kementerian Agama menggelar diskusi panel lintas agama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk merumuskan langkah konkret pencegahan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) di Indonesia. Forum bertajuk "Peran Agama dan Ormas Keagamaan dalam Pencegahan Budaya LGBTQ" itu berlangsung di Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kemenag, Ahmad Zainul Hamdi, mengungkapkan bahwa draf insersi materi pencegahan budaya LGBTQ ke dalam kurikulum pendidikan agama telah rampung disusun. Materi itu akan diterapkan di seluruh madrasah, pesantren, dan sekolah keagamaan mulai jenjang SD hingga SLTA.

Selain kurikulum, Kemenag juga tengah merampungkan buku panduan bagi pendidik dan penyuluh agama. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan moral peserta didik sekaligus memastikan lingkungan pendidikan bebas dari perundungan dan diskriminasi.

Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. M. Cholil Nafis, menekankan pentingnya membedakan antara orientasi seseorang sebagai individu dengan kampanye perilaku di ruang publik. Ia menyebut PBNU berpegang pada prinsip mendampingi dan memulihkan individu, namun menolak tegas normalisasi dan propaganda LGBTQ di ruang publik maupun digital.

"Orang yang terkena penyakit harus disayangi dan dikembalikan kepada fitrahnya. Tapi kalau sudah menjadi paham, apalagi gerakan, itu harus dilawan dan dilarang," kata KH. Cholil Nafis.

Baca Juga:
Ribuan Santri Akan Padati Masjid Istiqlal Ikuti Doa Bersama Kemenag Malam Ini

Senada, Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. M. Ihsan Tanjung, menegaskan bahwa berdasarkan putusan Majelis Tarjih dan Tajdid, perilaku LGBTQ bertentangan dengan syariat Islam dan hukumnya haram. Namun ia mengingatkan, posisi keagamaan tersebut tidak boleh menjadi dalih persekusi, kekerasan, atau pengucilan sosial.

"Pencegahan yang efektif bukan persekusi, melainkan pendidikan, ketahanan keluarga, pendampingan, dan kebijakan publik yang berilmu serta berkeadaban," ujarnya.

Muhammadiyah juga mendorong penguatan literasi digital kritis bagi anak dan remaja, serta merekomendasikan perumusan batasan hukum yang ketat agar penegakan aturan tidak memancing tindakan main hakim sendiri.

Ketua MUI Bidang Hukum dan HAM, KH. Wahidudin Adams, menyatakan MUI tengah menyiapkan naskah akademik beserta draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan dan Penanggulangan LGBTQ. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 111 Tahun 2025 dan Fatwa MUI Tahun 2014.

Baca Juga:
Kemenag Susun Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren

Menurut mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu, regulasi di level Perpres maupun Peraturan Daerah memiliki keterbatasan kewenangan dan sanksi. Karena itu, diperlukan undang-undang tersendiri agar penanganan lebih komprehensif dan berkepastian hukum.

"Instrumen yang paling kuat itu harus undang-undang. Apalagi dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2025, penyebaran budaya LGBTQ sudah dikategorikan sebagai ancaman ketahanan nasional," kata KH. Wahidudin.

Draf RUU yang disusun MUI mencakup pencegahan melalui pendidikan dan penguatan keluarga, layanan rehabilitasi psikologis dan spiritual, perlindungan hak korban, hingga sanksi pidana bagi pihak yang mengorganisir atau menyebarluaskan materi eksploitasi seksual secara komersial.

Rohaniawan Senior Sangha Theravada Indonesia (STI), Bhikkhu Partono Nyanasuryanadi, menjelaskan bahwa ajaran Buddha menempatkan pengendalian perilaku pada kesadaran moral (sila) serta pengembangan rasa malu dan tanggung jawab terhadap perbuatan yang tidak patut.

Bhikkhu Partono menekankan bahwa pembinaan generasi muda dilakukan melalui pendekatan edukatif, keteladanan, prinsip nir-kekerasan (ahimsa), dan cinta kasih (metta). Menurutnya, penolakan terhadap penyimpangan perilaku harus tetap disertai penghormatan atas martabat manusia, penolakan perundungan, serta ruang dialog dan konseling yang empatik.

Menutup forum, Ahmad Zainul Hamdi menyimpulkan bahwa seluruh tokoh agama dan ormas yang hadir mencapai titik temu yang sama: menolak normalisasi LGBTQ di ruang publik, sekaligus berkomitmen melarang segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan perundungan di masyarakat maupun lingkungan pendidikan.(*)