KETIK, JAKARTA – Kementerian Agama tengah menyiapkan aturan yang akan menjadi rujukan pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.
Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Pedoman Pemberdayaan Pesantren itu dibahas dalam forum yang digelar Direktorat Pemberdayaan Pesantren, Direktorat Jenderal Pesantren, di Hotel Ibis Styles Jatibening, Bekasi, Jawa Barat, 9–11 November 2026.
Salah satu poin penting dalam rancangan tersebut adalah perlindungan santri. Keterlibatan santri dalam unit usaha pesantren dibatasi sebagai pembelajaran yang terstruktur dengan waktu terbatas.
Santri berusia di bawah 18 tahun wajib mengantongi izin tertulis dari orang tua atau wali. Pesantren juga dilarang memberikan pekerjaan berbahaya dan pekerjaan malam kepada santri.
"Santri boleh belajar berwirausaha, tetapi tidak boleh dijadikan pengganti tenaga kerja. Kepentingan komersial tidak boleh mengalahkan hak pendidikan, keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang santri," kata Direktur Pemberdayaan Pesantren Yusi Damayanti.
Rancangan pedoman juga mengatur tata kelola keuangan. Pesantren diwajibkan memisahkan rekening dan pembukuan dana pendidikan dari dana unit usaha. Dana bantuan pemerintah, hibah, donasi, serta Dana Abadi Pesantren tidak boleh langsung digunakan sebagai modal usaha komersial yang berisiko.
Menurut Yusi, pedoman ini disusun karena kondisi pesantren di Indonesia sangat beragam. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menetapkan tiga fungsi pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kesiapan setiap pesantren dari sisi tata kelola, sumber daya manusia, usaha, infrastruktur, hingga literasi digital tidak sama.
"Pedoman ini kami siapkan untuk menyatukan arah pembinaan tanpa menghilangkan kekhasan dan kemandirian pesantren," ujarnya.
Rancangan tersebut mencakup lima bidang pemberdayaan, yaitu tata kelola dan perencanaan strategis; kemandirian ekonomi dan hilirisasi usaha; kapasitas SDM dan budaya kerja; sosial, hukum, kesehatan, dan lingkungan; serta transformasi digital terpadu.
Pembinaan akan dilakukan secara bertahap melalui tiga tingkat kesiapan, yakni Berdiri Tegak, Berlari Cepat, dan Berdampak. Posisi tiap pesantren ditentukan melalui instrumen pemetaan kesiapan. Yusi menegaskan, pemetaan itu bukan untuk membuat peringkat pesantren.
"Setiap pesantren tidak harus memulai dari titik yang sama. Dukungan akan disesuaikan dengan tipologi, potensi lokal, dan kebutuhan riil masing-masing pesantren," katanya.
Pedoman ini juga berangkat dari pengalaman Program Kemandirian Pesantren. Pada 2021–2025, program tersebut menjangkau 4.185 pesantren penerima inkubasi bisnis dengan total anggaran sekitar Rp499,1 miliar. Program ini juga melahirkan 1.082 badan usaha milik pesantren (BUMTREN) dan lima Kampung Kemandirian Pesantren pada 2025.
"Kita tidak mulai dari nol. Tugas berikutnya adalah memastikan usaha pesantren naik kelas: memiliki akses pasar, model bisnis yang teruji, pendamping usaha, dan peluang pembiayaan," ujar Yusi.
Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Amin Mudzakkir mengingatkan bahwa kemandirian pesantren tidak otomatis membuat masyarakat sekitarnya ikut berdaya. Karena itu, keduanya perlu diukur secara terpisah.
"Yang kita tuju bukan hanya pesantren yang mandiri, tetapi pesantren yang memandirikan masyarakat," kata Amin.
Ia menilai koperasi pondok pesantren (kopontren) bisa menjadi penghubung rantai nilai ekonomi lokal, yaitu mempertemukan petani dan pelaku UMKM dengan pembeli. Agar peran itu berjalan, kopontren membutuhkan tiga dukungan sekaligus: penguatan kapasitas, kepastian pasar, dan kesiapan pembiayaan.
"Bantuan modal saja tidak cukup. Peran Kementerian Agama adalah menyiapkan kopontren agar layak bermitra dan layak dibiayai, bukan menjadi lembaga kredit," ujarnya.
Amin menambahkan, peran pesantren belum dirinci dalam lima produk hukum Kemenko PM yang menjadi kerangka kebijakan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pedoman dari Ditjen Pesantren dinilai penting sebagai penghubung.
Dalam pembagian peran, Ditjen Pesantren memimpin aspek teknis melalui pedoman, data, dan standar pendampingan. Sementara itu, Kemenko PM mengoordinasikan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga serta mengendalikan hasilnya.
"Indikatornya harus sampai pada dampak, seperti pendapatan keluarga dan lapangan kerja, bukan sekadar jumlah bantuan yang disalurkan," katanya.
Amin juga menyinggung Mandaya Awards 2026, yang memberikan penghargaan kepada enam pesantren dalam subkategori Mandiri dan Rintisan. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Al-Ittifaq Bandung, dan As'adiyah Wajo. Praktik baik dari pesantren-pesantren tersebut diharapkan bisa dicontoh di daerah lain.
Forum ini diikuti unsur Ditjen Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kanwil Kemenag DKI Jakarta dan Jawa Barat, Masyarakat Ekonomi Syariah, serta pengelola unit usaha dari sejumlah pesantren, seperti Darunnajah Jakarta, Al-Ma'mun Garut, dan Tapak Sunan Jakarta Timur.
Pada dua hari berikutnya, peserta membedah rancangan pedoman bersama tim Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri serta narasumber H. Ahmad Rifai, Bayu Endro Winarko, Umi Waheeda, dan Anas Al Hifni. Kegiatan ditutup pada Rabu, 11 November 2026 dengan penyusunan kesepakatan hasil dan rekomendasi tindak lanjut.
Yusi menyebutkan, rancangan itu masih akan dimatangkan bersama Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri sebelum ditetapkan.
"Setelah itu, yang terpenting adalah mengawalnya sampai ke lapangan, mulai dari sosialisasi, pemetaan kesiapan, pendampingan, hingga evaluasi, bersama para kader dan pendamping pemberdayaan pesantren," ujarnya.(*)
