Helmi Umar Muchsin Bawa Pemikiran Cak Nur ke Tengah Dinamika Politik Halmahera Selatan

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Tiga gagasan besar intelektual Muslim Indonesia, Nurcholish Madjid atau Cak Nur, mendapat tempat dalam orasi politik Koordinator Wilayah Partai NasDem Maluku Utara, Helmi Umar Muchsin. Pemikiran tentang moderasi, titik temu, dan toleransi itu dihadirkan sebagai pijakan membangun demokrasi yang lebih dewasa di Kabupaten Halmahera Selatan.

Gagasan tersebut disampaikan Helmi dalam pelantikan dan rapat kerja pengurus DPD dan DPC Partai NasDem Halmahera Selatan di Hotel Buana Lipu, Kecamatan Bacan Selatan, Selasa 27 Oktober 2026.

Di hadapan para kader, Helmi yang juga menjabat Wakil Bupati Halmahera Selatan menguraikan tiga konsep pemikiran Cak Nur, yakni Ummatan Wasathan, Kalimatun Sawa, dan Al-Hanifiyah as-Samhah.

Ketiganya memiliki dimensi filosofis yang berbeda, tetapi bertemu pada satu prinsip mendasar: kehidupan demokrasi memerlukan keseimbangan antara kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap keberagaman, dan tanggung jawab moral.

Helmi terlebih dahulu mengangkat Ummatan Wasathan sebagai fondasi moderasi sosial. Dalam masyarakat yang plural, prinsip tersebut menempatkan keadilan dan sikap proporsional sebagai prasyarat untuk mencegah dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya.

"Konsep ini menekankan pentingnya menjadi umat yang moderat, adil, dan mampu menempatkan diri secara proporsional," ujar Helmi.

Menurutnya, kemajemukan merupakan kenyataan sosiologis yang harus diterima sebagai bagian dari kehidupan bersama. Perbedaan asal-usul, kebudayaan, maupun keyakinan tidak seharusnya melahirkan perlakuan diskriminatif.

Pemikiran itu kemudian diperluas melalui Kalimatun Sawa, sebuah prinsip yang menempatkan pencarian kesepahaman sebagai jalan keluar dari pertentangan kepentingan.

Dalam perspektif politik deliberatif, Helmi bilang gagasan tersebut memiliki relevansi terhadap mekanisme pengambilan keputusan yang mengutamakan pertukaran argumentasi, bukan semata-mata kekuatan mayoritas.

Helmi menilai, kompetisi antarpartai merupakan konsekuensi demokrasi. Namun, persaingan elektoral tidak boleh menghilangkan kemampuan para aktor politik untuk membangun konsensus ketika berhadapan dengan kebutuhan publik.

"Kita tidak boleh membiarkan perbedaan menjadi penghalang untuk menyelesaikan persoalan daerah. Sebaliknya, perbedaan harus menjadi sumber pertimbangan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik," katanya.

Ia menghubungkan prinsip tersebut dengan sejarah perumusan Pancasila. Para pendiri bangsa, meskipun memiliki orientasi pemikiran dan latar belakang berbeda, berhasil merumuskan kesepakatan fundamental sebagai dasar kehidupan bernegara.

Bagi Helmi, pengalaman historis itu menyimpan pelajaran penting bagi dinamika politik lokal, terutama ketika kepentingan organisasi dan agenda pembangunan harus dipertemukan.

Sementara itu, konsep ketiga, Al-Hanifiyah as-Samhah, diperkenalkan sebagai landasan keterbukaan intelektual dan penghormatan terhadap keragaman.

Prinsip tersebut mengandung pesan bahwa keteguhan memegang nilai tidak harus diwujudkan melalui penolakan terhadap pandangan orang lain.

"Kita harus mampu menghormati perbedaan keyakinan, tradisi, dan pandangan hidup, tanpa kehilangan komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan," tegasnya.

Melalui ketiga gagasan itu, Helmi menempatkan etika politik sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari praktik demokrasi.

Ia mengingatkan bahwa kualitas sebuah organisasi politik tidak cukup diukur dari keberhasilan memenangkan kontestasi, melainkan juga dari kemampuannya membangun kehidupan sosial yang adil dan menghargai martabat manusia.

Pesan tersebut sekaligus menjadi refleksi bagi pengurus NasDem yang baru dilantik agar tidak membatasi aktivitas organisasi pada kepentingan elektoral.

"Konsolidasi partai harus berjalan beriringan dengan penguatan etika politik, kedewasaan dalam menyikapi perbedaan, serta komitmen untuk menjaga persatuan masyarakat," ujarnya mengakhiri.