Menakar Efisiensi, Menjaga Masa Depan Agromaritim Halmahera Selatan

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Masa depan ekonomi Halmahera Selatan, Maluku Utara, tidak cukup dibangun melalui kebijakan yang hanya bertahan selama satu periode pemerintahan. Diperlukan arah pembangunan jangka panjang yang mampu menjaga potensi daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan anggota DPRD Halmahera Selatan, Rustam Ode Nuru, dalam dialog publik bertajuk Menjejaki Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto; Menakar Kebijakan Efisiensi, di Andai Cafe, Kecamatan Bacan, Jumat 23 Oktober 2026.

Dialog publik tersebut diselenggarakan Forum Kebangsaan Halmahera Selatan yang melibatkan PERMAHI, One Progress, Politika Institut, Yayasan Garuda Bakti Nusantara, dan Yayasan Garuda Raya Sentosa. Selain Rustam, forum itu menghadirkan Kepala Bapperida Halmahera Selatan Muhammad Nur dan Staf Khusus Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Riyanda Barmawi, sebagai narasumber.

Dalam diskusi tersebut, Rustam mengajak pemerintah dan masyarakat memahami pengelolaan keuangan daerah secara lebih luas. Baginya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak semata ditentukan oleh seberapa besar belanja yang dikurangi, melainkan kemampuan menghasilkan program yang tepat sasaran.

"Efisiensi itu bukan menghemat anggaran. Efisiensi itu bagaimana kita memformulasikan gagasan untuk memanfaatkan ruang fiskal dan menggunakannya sebaik-baiknya bagi kepentingan rakyat. Itu esensi efisiensi sebenarnya," ujarnya.

Dari persoalan anggaran, Rustam kemudian mengarahkan pembicaraan pada fondasi perekonomian Halmahera Selatan.

Ia menilai daerah kepulauan tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang tidak seharusnya hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya tambang. Potensi alam yang dapat terus dikelola justru perlu memperoleh perhatian lebih besar dalam perencanaan pembangunan.

Dalam penjelasannya, Rustam menyatakan sependapat dengan Kepala Bapperida Halmahera Selatan, Muhammad Nur, yang sebelumnya turut membahas karakteristik ekonomi daerah.

"Saya setuju dengan Pak Nur bahwa habit kita di Halmahera Selatan ini bukan bisnis ekstraktif," katanya.

Rustam selanjutnya menyinggung struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu dasar untuk menentukan prioritas pembangunan.

Menurutnya, dari berbagai lapangan usaha yang membentuk perekonomian, terdapat potensi besar di luar industri pertambangan yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.

"Kalau kita lihat 17 pengelompokan usaha yang menjadi penyumbang PDRB, selain pertambangan itu ada perikanan, pertanian, dan kelautan. Kekuatan kita sebenarnya di situ," ujarnya.

Bagi Rustam, kekayaan tersebut bukan sekadar potensi yang terus dibicarakan dalam forum pembangunan. Letak geografis Halmahera Selatan sebagai wilayah kepulauan semestinya menjadi dasar dalam menentukan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kehidupan masyarakat.

Karena itu, ia mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang mulai merancang pembangunan berbasis agromaritim.

Konsep tersebut dinilainya relevan untuk memperkuat kegiatan produksi masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan ekonomi daerah.

"Kita berada dalam posisi geografis kepulauan. Kemudian pemerintah sekarang merancang agromaritim. Sebenarnya itu yang harus kita dorong dan kita dukung," katanya.

Namun, dukungan itu disertai sebuah kekhawatiran.

Rustam mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan proses panjang. Keberhasilan suatu program strategis tidak selalu dapat diukur dalam waktu singkat, terlebih ketika pemerintah sedang membangun fondasi baru bagi pertumbuhan daerah.

Persoalan yang lebih penting, menurutnya, adalah memastikan kebijakan tersebut tidak kehilangan arah ketika terjadi pergantian kepemimpinan.

"Kita mencari formulasi dan entah tahun ke berapa agromaritim ini bisa berhasil. Tapi saya khawatir di pemerintahan berikutnya agromaritim ini terhenti. Itu yang jadi soal," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan. Program yang dirancang untuk kepentingan masyarakat dalam jangka panjang membutuhkan komitmen yang melampaui masa jabatan seorang kepala daerah.

Rustam tidak ingin potensi besar Halmahera Selatan kehilangan kesempatan berkembang hanya karena perubahan prioritas politik.

Dalam konteks itu, ia menempatkan generasi muda sebagai bagian penting dalam menjaga arah pembangunan.

Menurutnya, kelompok milenial dan Generasi Z tidak cukup hanya menjadi penonton atau penerima manfaat kebijakan. Mereka perlu terlibat dalam merumuskan gagasan, menyampaikan pemikiran, serta memberikan kontribusi terhadap agenda pembangunan daerah.

Ajakan itu disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan potensi ekonomi Halmahera Selatan dapat dikelola secara berkelanjutan.

"Untuk itu, teman-teman milenial dan Gen Z, mari sama-sama kita memformulasikan gagasan dan memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah agar agromaritim ini tetap berjalan dengan baik," katanya.

Rustam berharap keterlibatan generasi muda dapat memperkuat dukungan terhadap kebijakan yang sedang dirintis pemerintah.

Ia menyadari hasil pembangunan tidak selalu dapat dinikmati seketika. Ada proses yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan kesediaan berbagai pihak untuk menjaga tujuan bersama.

Karena itu, ukuran keberhasilan tidak semestinya berhenti pada capaian tahunan, tetapi juga mempertimbangkan manfaat yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

"Kita bisa melihat hasilnya entah lima tahun atau sepuluh tahun kemudian," ujarnya.