Buntut Demo Driver Ojol, Pemkot Malang Bakal Bikin Aplikasi Baru

KETIK, MALANG – Usai melakukan aksi demontrasi di depan Kantor DPRD Kota Malang, perwakilan driver ojek online (ojol) Malang Raya mendapat kesempatan untuk audiensi bersama Pemerintah Kota, DPRD Kota Malang, dan perwakilan aplikator. 

Dari audiensi tersebut, diputuskan untuk menciptakan aplikasi ojek online lokal Kota Malang bagi para driver. Wali Kota Malang, Sutiaji telah meminta Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) dan start up untuk mengembangkan aplikasi tersebut.

"Kami ada tim khusus untuk meminta kepada Tugu Aneka Usaha mendatangkan perwakilan dari driver, kami ada Kominfo dan ada teman-teman komunitas. Selain itu ada juga dari start up yang ingin membuat aplikasi online lokal. Nanti pemilik sahamnya adalah teman-teman driver, negara hanya memfasilitasi," ujar Sutiaji pada Senin (18/9/2023).

Sutiaji memastikan dalam mengembangkan aplikasi akan melibatkan driver untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi Kota Malang. Ia mengklaim bahwa pembuatan aplikasi tidak akan memakan banyak biaya. Bahkan para pelaku start up juga telah menyanggupi rencana tersebut.

"Secepatnya kita realisasikan. Pembandingnya dari aplikasi yang sudah ada. Nanti driver akan diundang bersama-sama, saya sudah telepon teman-teman start up, kata mereka sangat bisa," tambahnya.

Perlu diketahui bahwa aksi demontrasi yang dilakukan para driver untuk menuntut aplikator menerapkan keputusan dari Gubernur Jawa Timur tentang pemotongan tarif. 

"Teman-teman driver tidak muluk-muluk permintaannya, cuma bagaimana tarif yang sudah ditentukan di keputusan Gubernur itu dilaksanakan. Maka kami minta kepada aplikator untuk menerapkan itu," jawab Sutiaji.

Sutiaji mengaku bahwa pemerintah menghadapi kendala dalam menegakkan sanksi. Oleh karena itu, pembuatan aplikasi berbasis lokal ini diambil sebagai salah satu alternatif yang bisa dilakukan Pemkot Malang.

"Kelemahannya pemerintah, kita susah memberikan sanksi. Makanya kita membuat alternatif, karena driver dianggap bukan pekerja tapi sebagai mitra. Mereka bisa dapat pemutusan dengan seenaknya, sementara dia (aplikator) memasukan driver (baru) terus. Kemudian ini juga sudah disampaikan ke Komnas HAM berkaitan dengan masalah pekerja rentan," ucap Sutiaji.(*)