KETIK, JOMBANG – Kasus perceraian yang diduga menggunakan surat domisili tidak sah atau yang disebut warga sebagai "domisili gaib" di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tengah menjadi sorotan. Fenomena ini mengundang perhatian karena berpotensi melanggar hukum dan menyalahi prosedur administrasi yang berlaku.
Selain itu penggunaan alamat yang tidak sesuai dengan tempat tinggal sebenarnya dalam dokumen resmi, dalam kasus perceraian di Kabupaten Jombang juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena, praktik perceraian di Jombang yang diduga menggunakan domisili palsu atau gaib ini memungkinkan pihak tertentu untuk mengajukan perceraian tanpa kehadiran pasangan yang bersangkutan, bahkan tanpa sepengetahuan mereka. Hal ini berpotensi merugikan pihak yang tidak tahu-menahu dan dapat dianggap sebagai pemalsuan dokumen atau penipuan administratif.
Ketua Presidium DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jombang, Edi Haryanto menegaskan pihak manapun yang mengeluarkan surat domisili gaib itu harus ditindak tegas, karena termasuk bentuk pemalsuan dokumen.
Baca Juga:
Dugaan Kesaksian Palsu di Sidang Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman, Pemantau: Ada Indikasi Settingan"Jika itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum (surat domisili gaib), pihak manapun mulai dari pengacaranya, RT,RW, Kepala Desa atau orang yang bersekapat membuat domisili palsu bisa dikenakan sanksi pidana, dan harus ditindak tegas," katanya, Rabu, 21 Mei 2025.
Edi mendorong aparat penegak hukum bisa bertindak secara tegas tehadap oknum-oknum yang diduga melakukan pemalsuan tersebut, jika dibiarkan akan menimbulkan kesan ketidakprofesionalan APH dan juga merugikan masyarakat di Kabupaten Jombang.
Hal senada disampaikan praktisi hukum Sholikin Rusli. Dia menyebut pihak tergugat atau suami bisa mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan pemalsuan itu ke Polisi.
"Suaminya bisa melaporkan surat itu (dugaan domisili palsu) dan akan terbukti siapa yang melakukan pemalsuan. Apakah (mantan) istri, Kepala Desa atau pihak lain. Penyelidikan dari kepolisian nanti yang akan membuktikan siapa yang salah," ungkapnya.
Baca Juga:
Dari Proyek "Salah Kamar" hingga Titipan Politik, Kesaksian Pokdarwis: Ada Pesan “Ewangi Ibu” Tiap Dana CairDiberitakan sebelumnya, kasus perceraian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menjadi sorotan masyarakat. Setelah muncul dugaan penggunaan surat domisili tidak sah atau yang disebut warga sebagai "domisili gaib" yang disinyalir dikeluarkan Pemerintah Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek.
Surat domisili gaib yang diduga dikeluarkan Pemdes Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang itu digunakan untuk proses perceraian pasangan Abdul Roziq (49) dan Imawati (43), keduanya warga Desa Alang-alang Caruban, Kecamatan Jogoroto.
Namun, dalam dokumen ikrar perceraian yang diterima Roziq, tercantum bahwa alamat domisili dirinya berada di Desa Watugaluh RT 01 RW 02, Kecamatan Diwek, lokasi yang menurutnya tidak pernah ia tinggali.
Keanehan ini baru disadari Roziq setelah ia membuka dan membaca salinan ikrar perceraian yang diberikan oleh sang istri. Ia mengaku kaget dan merasa kebingungan.
“Saya dari lahir tinggal di Jogoroto, tak pernah pindah. Tapi di surat itu saya disebut tinggal di Watugaluh. Ini benar-benar tidak masuk akal,” ungkap Roziq saat ditemui, Senin 19 Mei 2025.
Kasus perceraian Abdul Roziq (49) dan Imawati (43) yang diduga menggunakan surat domisili palsu tersebut ditangani penasehat hukum penggugat, Firda Mahayu Kusumawardani & Associates.
Sementara itu, Kepala Desa Watugaluh, Feryanto, membantah telah mengeluarkan surat domisili atas nama Abdul Roziq.
Ia memastikan bahwa tidak ada data administrasi di desanya yang mencatat nama Roziq sebagai warganya.
Hingga berita ini ditulis belum ada statemen resmi dari pihak penasehat hukum penggugat, yakni Firda Mahayu Kusumawardani & Associates yang beralamat di Jalan H Kolonel Ismail No 31, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Jombang. (*)
