Abah Imam Minta Relawan MBG Tak Dilibatkan Demo, Dorong Evaluasi Lewat Jalur Musyawarah

KETIK, TULUNGAGUNG – Polemik yang melanda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari Penasehat Asosiasi MBG Indonesia, KH. Imam Mawardi Ridlwan.

Di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) serta tuntutan evaluasi program dari berbagai kalangan, Abah Imam meminta agar relawan dapur MBG tidak dilibatkan dalam aksi demonstrasi.

Menurutnya, mayoritas relawan dapur MBG berasal dari keluarga prasejahtera yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Karena itu, mereka sebaiknya tidak dijadikan bagian dari aksi unjuk rasa yang berpotensi merugikan mereka sendiri.

"Jangan ajari mereka demo. Jalur diplomasi, musyawarah, atau surat lebih bijak," ujar KH. Imam Mawardi Ridlwan, Selasa, 30 Juni 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sorotan terhadap Program MBG yang belakangan diterpa berbagai persoalan. Selain pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung juga tengah menangani dugaan tindak pidana yang melibatkan tiga oknum terkait program tersebut.

Di sisi lain, sejumlah elemen mahasiswa turut menyuarakan tuntutan agar Program MBG dihentikan sementara atau dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelolanya.

Meski demikian, Abah Imam menegaskan dirinya tetap mendukung keberlanjutan Program MBG karena dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting.

Menurutnya, pelaksanaan program harus tetap difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti balita, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga peserta didik PAUD, SD, dan SMP agar memperoleh asupan sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG).

"Program ini tetap penting sebagai upaya mengatasi gizi buruk dan stunting. Yang perlu dibenahi adalah tata kelolanya agar benar-benar tepat sasaran," katanya.

Abah Imam juga mendukung langkah aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG. Ia menilai penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan korupsi merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

"Saya sudah menulis sejak September 2025, banyak oknum menjual titik dan bermain di BGN. Jadi tepat jika Kejagung atau KPK bersih-bersih," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak mengedepankan evaluasi berbasis kajian daripada aksi demonstrasi. Menurutnya, pemerintah bersama akademisi, pakar, dan kelompok masyarakat perlu melakukan penilaian menyeluruh terhadap dampak Program MBG, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun ketahanan pangan.

Hasil kajian tersebut, kata dia, dapat menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola program agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

"Kalau ada yang kurang efektif, tata kelolanya yang diperbaiki supaya lebih berdampak. Relawan dari keluarga susah sebaiknya tidak dilibatkan dalam demo," pungkasnya.(*)