66 Persen Lulusan SMP Tak Tertampung di Negeri, Hikmah Bafaqih Desak Pemerintah Subsidi Sekolah Swasta

KETIK, MALANG – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih mendorong pemerintah memberikan subsidi bagi sektor pendidikan swasta. Langkah tersebut dinilai mendesak agar biaya sekolah swasta dapat lebih terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Hikmah menyoroti tingginya ketergantungan publik terhadap keberadaan sekolah swasta saat ini. Berdasarkan catatannya, hanya 34 persen lulusan SMP sederajat yang dapat tertampung di sekolah negeri, baik sekolah umum maupun keagamaan seperti SMAN, SMKN, dan MAN.

"Kita itu harus jujur mengatakan bahwa ketergantungan akan pendidikan swasta itu tinggi. Jumlah anak-anak yang lulus di semua level dan ketersediaan bangku di sekolah negeri di semua level, enggak sama. Lebih banyak yang tidak bisa tertampung," ujarnya, Sabtu 27 Juni 2026.

Ia tidak memungkiri bahwa masyarakat kerap kali merasa keberatan dengan biaya sekolah swasta yang relatif tinggi. Oleh karena itu, skema subsidi dinilai menjadi solusi konkret agar para siswa yang tidak lolos ke sekolah negeri tetap bisa menikmati akses pendidikan yang berkualitas dan ramah kantong.

"Sekarang PIP misalnya, Program Indonesia Pintar, kalau ke madrasah tidak semua murid dapat. Itu kan ada diskriminasi artinya. Anak-anak miskin, sekolah di sekolah yang gradenya tinggi. Tapi bantuan dan respons pemerintah tidak bagus. Ini lah yang salah. Mestinya yang seperti ini lebih didorong," tegasnya. 

Mengingat ada sekitar 66 persen siswa yang terpaksa melirik sekolah swasta, Hikmah meminta pemerintah mengevaluasi pola penerimaan siswa baru yang setiap tahunnya terus mengalami perubahan skema.

"Kami hanya menjalankan di level SMA/SMK kan kalau provinsi. Kita tidak bisa meng-create. Ya tahapannya seperti apa, harus kita jalankan. Dukungan masyarakat terhadap pendidikan swasta itu memang harus terwujud. Terpenting tentu saja dukungan pemerintah dan negara ini," ungkapnya.

Politisi PKB ini menilai perlakuan diskriminatif terhadap sekolah swasta hingga kini masih sangat kentara. Padahal di sisi lain, kontribusi sektor swasta terhadap keberlangsungan dunia pendidikan di Indonesia sangatlah besar. 

Terlebih, pemerintah juga menghadapi keterbatasan anggaran dalam membangun sekolah negeri baru. Menurut Hikmah, pembangunan sekolah tidak sekadar mendirikan gedung fisik, melainkan juga menyangkut pemenuhan tenaga pengajar, gaji, dan fasilitas penunjang lainnya.

"Mungkin negara lebih bisa memperhatikan sekolah swasta yang ada. Respon pemerintah terhadap pendidikan swasta termasuk yang di madrasah itu harus lebih dikuatkan agar berimbang," tegasnya. (*)