Kebijakan Ekonomi Dinilai Masih Reaktif, Fondasi Jangka Panjang Terabaikan

KETIK, YOGYAKARTA – Gejolak di Timur Tengah serta perang Ukraina-Rusia yang belum sepenuhnya berakhir, menjadi ancaman ekonomi dunia. Namun di tengah tekanan global tersebut, arah kebijakan ekonomi Indonesia dinilai masih belum optimal dalam memperkuat fondasi jangka panjang. Pemerintah cenderung mengambil langkah jangka pendek yang bersifat reaktif terhadap situasi yang berkembang.

Dosen Universitas Gadjah Mada, Yudistira Hendra Permana, menilai kebijakan ekonomi saat ini lebih berfokus menjaga stabilitas sesaat dibandingkan membangun ketahanan struktural.

“Sering kali yang dilakukan adalah memastikan kondisi tahun berjalan tetap aman, sementara perencanaan jangka panjang kurang mendapat perhatian yang cukup, sehingga kebijakan terlihat reaktif dan tidak memiliki arah yang kuat,” tuturnya, dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 April 2026.

Ia juga mengingatkan bahwa ruang fiskal pemerintah berpotensi tertekan jika program-program prioritas dengan kebutuhan anggaran besar tidak dirancang secara matang. Kondisi ini dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam merespons krisis di masa depan.

Selain itu, Yudis menyoroti kuatnya pengaruh pertimbangan politik dalam kebijakan ekonomi. Ia menilai sejumlah keputusan tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan ekonomi riil, melainkan juga mempertimbangkan dampak politik yang ditimbulkan.

“Ketika kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, maka risiko fiskal menjadi lebih besar karena keputusan yang diambil tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan ekonomi yang riil,” tegasnya.

Dampak dari kebijakan yang belum optimal mulai terasa pada sektor riil dan sistem keuangan. Perbankan cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit akibat tekanan biaya dan tingginya ketidakpastian global.

“Ketika tekanan biaya meningkat dan ketidakpastian tinggi, perbankan akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, sehingga sektor riil ikut terdampak dan pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas,” katanya.

Untuk memperkuat ketahanan ekonomi, Yudis menekankan pentingnya komitmen terhadap kebijakan jangka panjang, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia dan transformasi energi.

“Kalau kita ingin kuat dalam jangka panjang, maka komitmen pada pembangunan sumber daya manusia dan transformasi energi harus benar-benar dijalankan secara serius, bukan sekadar menjadi wacana,” pesannya.

Ia menegaskan bahwa tanpa pembenahan struktural yang konsisten, fondasi ekonomi Indonesia akan tetap rapuh dalam menghadapi tekanan global yang berlapis.

“Fondasi kita sebenarnya belum cukup kuat, sehingga ketika tekanan datang dari berbagai arah, respons yang dihasilkan sering kali belum optimal dan masih perlu banyak pembenahan,” pungkasnya. (*)