KETIK, YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat delapan langkah strategis dan kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) sebagai upaya menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Langkah ini ditekankan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan High Level Meeting (HLM) TPID DIY yang digelar di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, pada Selasa 11 November 2025.
Acara bertema “Evaluasi Inflasi Tahun 2025 serta Persiapan Pemda DIY Menghadapi HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026” ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Staf Korem (Kasrem) 072/Pamungkas Kolonel Inf Dec Jerry Manungkalit, Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY I Gde Ngurah Sriada, dan para kepala daerah se-DIY.
Peringatan Sri Sultan Terhadap Titik Keseimbangan
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mewanti-wanti agar semua pihak waspada meskipun inflasi tahunan DIY per Oktober 2025 tercatat 2,90 persen (year-on-year/yoy) dan masih dalam sasaran nasional.
"Rakorda TPID kali ini, diselenggarakan pada momentum yang sangat krusial. Kita berada di titik keseimbangan, antara keberhasilan menjaga stabilitas harga, dan tantangan mempertahankannya di tengah tekanan musiman akhir tahun," ujar Sri Sultan HB X.
Sri Sultan menekankan bahwa menjelang Nataru, lonjakan permintaan komoditas dan penurunan pasokan pascapanen dapat memicu gejolak harga yang menekan daya beli masyarakat.
Untuk itu, ia menyoroti sektor pertanian sebagai kunci pengendalian inflasi dan menegaskan bahwa pengendalian harga harus dilakukan secara berkeadilan, yakni stabil di pasar namun menyejahterakan petani. Disebutkan, Pemerintah daerah telah menyiapkan delapan langkah strategis menjelang akhir tahun, meliputi:
1. Memperkuat cadangan pangan daerah.
2. Mengoptimalkan peran BUMD sebagai penggerak ekonomi pangan.
3. Memperluas akses kredit pertanian.
4. Meningkatkan kerja sama antar daerah untuk menjaga keseimbangan stok.
5. Mempercepat hilirisasi produk dan diversifikasi pangan.
6. Mendorong penguatan digitalisasi pertanian dan inovasi.
7. Meningkatkan edukasi publik untuk mencegah pembelian panik.
8. Mengurangi peran perantara untuk memangkas distorsi harga.
"Pemerintah, BUMD, Bank Indonesia, Bulog, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, semua harus melu handarbeni lan hangrukebi, merasa memiliki dan ikut menjaga," tegas Gubernur DIY.
Inflasi Bulanan Naik, BI Dorong Inovasi Digital
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Sri Darmadi Sudibyo, melaporkan bahwa inflasi bulanan (month-to-month/mtm) DIY pada Oktober 2025 tercatat 0,42 persen, meningkat dari bulan sebelumnya. Secara tahunan, angka 2,90% yoy itu juga lebih tinggi dibanding tahun lalu dan sedikit di atas inflasi nasional.
Baca Juga:
Kasus Dirut PT BDS Jadi Tersangka, DPRD Kabupaten Bandung Soroti Lemahnya Pengawasan BUMDKenaikan harga didorong oleh komoditas seperti emas perhiasan, biaya perguruan tinggi/pendidikan, dan telur ayam ras. Meskipun demikian, Sri Darmadi menegaskan bahwa DIY masih menjadi salah satu provinsi dengan inflasi yang relatif rendah di Jawa.
Sebagai strategi lanjutan, BI bersama TPID DIY mengimplementasikan kerangka 4K dan mendorong Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Selain itu, BI merekomendasikan:
• Penguatan inovasi pertanian digital dan pengaturan pola tanam berbasis data iklim.
• Pemanfaatan dana sosial komunitas (social fund) untuk membantu menstabilkan harga dan menjaga nilai tukar petani.
Melalui sinergi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk TNI, Polri, Kejati, dan BUMD TPID DIY optimistis stabilitas harga dapat dipertahankan dan ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun tetap aman dan terkendali. (*)
